Washington, Sinata.id - Nintendo mengajukan gugatan terhadap pemerintah federal Amerika Serikat di Pengadilan Perdagangan Internasional AS pekan lalu, menuntut pengembalian bea masuk yang telah dibayarkan, beserta bunga, serta penghentian pengumpulan tarif di masa depan. Gugatan ini menyoroti kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden Donald Trump sejak Februari 2025.
Gugatan Nintendo menuduh Perintah Eksekutif Trump melanggar hukum karena menetapkan tarif impor pada barang dari sejumlah negara tanpa otorisasi yang sah. Perusahaan meminta pengadilan menyatakan tarif tersebut ilegal. Langkah ini mengikuti gugatan serupa dari perusahaan lain yang terdampak, termasuk FedEx dan Dollar General.
Dalam pernyataannya, Nintendo of America mengonfirmasi pengajuan gugatan dan menyatakan tidak memiliki informasi tambahan terkait perkara tersebut. Jumlah tarif yang dibayarkan Nintendo tidak disebutkan dalam dokumen gugatan.
Kebijakan tarif Trump sebelumnya berdampak pada harga produk Nintendo, termasuk Nintendo Switch asli, Switch 2, dan aksesoris, yang mengalami kenaikan seiring penerapan bea masuk baru. Perusahaan perangkat keras lain seperti Microsoft dan Sony juga menyesuaikan harga produknya akibat tarif tersebut.
Supreme Court AS pada 20 Februari lalu memutuskan dengan suara 6-3 bahwa tarif impor luas yang diterapkan Trump melampaui kewenangan eksekutif. Menyusul putusan itu, Trump menetapkan tarif baru sebesar 10 persen untuk barang impor, berlaku selama 150 hari mulai 24 Februari 2026.
Pengadilan Perdagangan Internasional AS kini bertugas menentukan langkah selanjutnya terkait pengembalian tarif yang telah dikumpulkan. Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) melaporkan telah mengumpulkan sekitar US$166 miliar selama periode pemberlakuan kebijakan tersebut.
Pada 4 Maret, Hakim Richard Eaton memerintahkan CBP untuk mengembalikan tarif kepada lebih dari 330.000 importir yang terdampak. Namun, CBP menyatakan pengembalian tidak dapat dilakukan secara cepat karena sistem memerlukan perhitungan ulang per entri dan mencakup puluhan juta transaksi. Lembaga tersebut berencana mulai menyalurkan pengembalian pada akhir April 2026 setelah pembaruan sistem selesai. (A58)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.