Pelabuhan Patimban dalam Radar Pertahanan: Komisi I Tekankan Sistem Pengamanan Terpadu

Cirebon, Sinata.id – Deru aktivitas di Pelabuhan Internasional Patimban kini bukan hanya mencerminkan denyut ekonomi nasional, tetapi juga menandai meningkatnya kepentingan strategis negara di wilayah barat Indonesia. Di balik lalu lintas logistik yang terus bertumbuh, tersimpan tantangan keamanan yang tak lagi bisa dipandang sebagai rutinitas pengamanan biasa.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menegaskan bahwa pengamanan Patimban harus ditempatkan dalam kerangka besar pertahanan negara.

Menurutnya, pelabuhan yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) ini telah menjelma menjadi simpul vital yang menyentuh banyak aspek, mulai dari ekonomi hingga kedaulatan.

Pernyataan itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Korem 063/Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (12/2/2026).

“Patimban bukan hanya soal bongkar muat. Ia adalah nadi logistik strategis nasional. Karena itu, sistem pengamanannya harus terintegrasi, adaptif, dan mampu merespons ancaman lintas domain,” ujar Dave.

Ia menilai, semakin padatnya aktivitas pelabuhan otomatis menghadirkan spektrum ancaman yang lebih kompleks. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga berpotensi datang dari dimensi non-konvensional yang sulit terdeteksi jika sistem pengamanan tidak diperbarui secara menyeluruh.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, Dave mengingatkan bahwa peran TNI kini semakin luas, termasuk dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Namun, perluasan mandat itu, kata dia, harus berjalan seiring dengan kesiapan organisasi di lapangan.

“Perubahan tugas harus diimbangi dengan struktur yang siap, personel yang memadai, dan dukungan sarana yang kuat. Jangan sampai regulasi sudah maju, tetapi kesiapan operasional tertinggal,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Dave juga menyoroti peran strategis Korem 063/Sunan Gunung Jati sebagai bagian dari Kodam III/Siliwangi. Ia menilai satuan teritorial ini berada di garis depan dalam menjaga stabilitas wilayah, terutama untuk menjamin kelancaran arus logistik dan keamanan objek vital nasional.

Baginya, pembinaan teritorial tidak boleh berhenti pada fungsi administratif semata. Lebih dari itu, harus menjadi sistem deteksi dini yang mampu membaca potensi gangguan sebelum berkembang menjadi ancaman nyata.