MENU
Pemkab Simalungun Dorong Birokrasi Lebih Transparan dan Berorientasi P...
WA FB
Berita

Pemkab Simalungun Dorong Birokrasi Lebih Transparan dan Berorientasi Pelayanan

T Editor : Tumpal Pandapotan | 26 Nov 2025 | 13:24 WIB
Pemkab Simalungun Dorong Birokrasi Lebih Transparan dan Berorientasi Pelayanan
Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025 di Surabaya, Senin (24/11/2025). ist

Simalungun, Sinata.id - Pemkab Simalungun berkomitmen tingkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik usai mengikuti Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025 yang digelar Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) di Surabaya, Senin (24/11/2025).

Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, hadir mewakili Bupati dalam agenda nasional yang diikuti ratusan instansi pemerintah dari berbagai daerah.

Pada ajang tersebut, LAN RI menyerahkan IKK Award 2025 kepada pemerintah daerah dan instansi yang dinilai memiliki kualitas kebijakan unggul, efektif, dan mampu mendorong peningkatan mutu pelayanan publik.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, disaksikan Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip dan Retrokasi, Tasdik Kinanto, serta Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.

Dalam sambutannya, Tasdik Kinanto menekankan bahwa penilaian IKK merupakan instrumen penting reformasi birokrasi nasional.

Menurutnya, kualitas kebijakan harus tercermin nyata dalam pelayanan publik, terutama terkait kepastian waktu dan biaya bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar setiap aturan pelayanan dijalankan secara konsisten.

“Jika aturannya satu jam, ya satu jam. Jangan masyarakat butuh segera, tapi justru dijawab ‘besok saja’,” tegasnya.

Tasdik juga menyoroti perlunya kepastian biaya layanan, penerapan etika pelayanan yang kuat, serta meritokrasi dalam pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintahan.

Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, menjelaskan bahwa IKK Award 2025 sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Tahun ini, partisipasi instansi pemerintah dalam penilaian IKK meningkat signifikan: dari total 646 instansi, sebanyak 548 instansi atau 85 persen ikut serta. LAN RI mengukur 1.479 kebijakan dari 27 sektor strategis, seperti sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ketenagakerjaan.

Secara nasional, rata-rata nilai IKK 2025 mencapai 63 poin, dengan 6,41 persen instansi meraih predikat “Unggul”, di antaranya Kota Bontang, Cirebon, Denpasar, Malang, Padang, dan Surabaya.

Usai kegiatan, Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga menyebut acara tersebut menjadi momentum dan bahan evaluasi bagi Pemkab Simalungun untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.

ADVERTISEMENT

Komentar (0)

1000 Karakter tersisa
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.