Jakarta, Sinata.id - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang dialami Wakil Koordinator Bidang Eksternal Kontras, Andrie Yunus.
Ia menilai peristiwa tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan diduga kuat sebagai bentuk percobaan pembunuhan sekaligus intimidasi terhadap pejuang Hak Asasi Manusia (HAM).
Insiden tersebut terjadi di depan kantor YLBHI, Jakarta, pada Kamis (12/3/2026) sekitar tengah malam. Peristiwa itu berlangsung tidak lama setelah korban menyelesaikan rekaman podcast yang membahas kritik terhadap isu remiliterisasi.
Akibat serangan tersebut, Andrie Yunus mengalami luka bakar serius di sejumlah bagian tubuh, termasuk wajah, mata, dada, serta kedua tangannya.
“Kami mengecam keras tindakan kekerasan ini. Peristiwa ini tidak bisa dianggap sekadar tindak kriminal biasa, tetapi patut diduga sebagai upaya percobaan pembunuhan terhadap aktivis yang vokal menyuarakan isu HAM. Kepolisian harus segera bertindak, menangkap pelaku, dan menjeratnya dengan pasal yang lebih berat,” ujar Abdullah, yang akrab disapa Gus Abduh, Jumat (13/3/2026).
Politisi Fraksi PKB tersebut juga menyoroti tidak adanya barang milik korban yang hilang dalam peristiwa tersebut.
Menurutnya, fakta itu memperkuat dugaan bahwa serangan dilakukan dengan tujuan melukai korban serta menebar ketakutan terhadap kalangan masyarakat sipil yang kritis.
“Tidak ada barang berharga yang dirampas, sehingga kuat dugaan ini bukan aksi perampokan. Ini terlihat seperti serangan yang direncanakan untuk meneror korban. Kekerasan terhadap pembela HAM merupakan ancaman serius bagi kehidupan demokrasi,” tandasnya.
Komisi III DPR RI juga meminta aparat penegak hukum segera mengamankan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, polisi diminta menelusuri kemungkinan adanya pihak lain atau aktor intelektual yang berada di balik serangan tersebut.
Menurut Gus Abduh, keterbukaan aparat kepolisian dalam menangani kasus ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menjamin rasa aman masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
“Kepolisian harus bekerja secara profesional dan akuntabel. Publik perlu mengetahui siapa pelaku dan siapa pihak yang berada di belakangnya. Kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa kejelasan hukum,” pungkasnya. (A18)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.