Palembang, Sinata.id - Pengamanan wilayah pesisir Sumatera Selatan menjadi sorotan anggota Komisi I DPR RI, Nico Siahaan. Ia mendorong pemerintah melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk meningkatkan dukungan bagi Komando Daerah Militer II/Sriwijaya.
Menurut Nico, penguatan tersebut penting agar pengawasan kawasan pesisir dapat berjalan lebih efektif. Wilayah tanggung jawab Kodam II/Sriwijaya dinilai cukup luas dan memiliki potensi kerawanan yang perlu diantisipasi sejak dini.
Dukungan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan penambahan alat utama sistem persenjataan. Ia juga menilai perangkat deteksi seperti radar perlu diperkuat guna memantau aktivitas di pelabuhan maupun perairan sekitar.
“Dukungan dari Kementerian Pertahanan sangat diperlukan, baik alutsista maupun alat deteksi untuk mengawasi pelabuhan dan mencegah kegiatan ilegal di sepanjang pesisir,” ujar Nico usai pertemuan Komisi I DPR dengan jajaran pimpinan Kodam II/Sriwijaya di Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Senin (9/3/2026).
Ia menilai kawasan tersebut memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Karena itu, pengamanan tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan darat melalui pembangunan pos penjagaan. Pemantauan di laut juga harus diperkuat agar berbagai aktivitas ilegal dapat dicegah lebih awal.
Nico juga menyoroti keterbatasan sistem radar yang saat ini digunakan untuk memantau kawasan tersebut. Pengawasan masih bergantung pada fasilitas radar yang berada di Tanjung Pinang dan Batam, yang dinilai belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah rawan.
Di sisi lain, Komisi I DPR turut memantau perkembangan konflik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Situasi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri.
Untuk itu, DPR telah berkoordinasi dengan Direktorat Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh WNI yang berada di wilayah konflik tetap terpantau dan mendapatkan perlindungan.
“Kami meminta seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri meningkatkan pengamanan sekaligus mendata WNI yang berada di daerah konflik,” kata Nico.
Ia menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia harus menjadi prioritas ketika konflik internasional terjadi. Selain melindungi warganya, Indonesia juga diharapkan tetap memainkan peran diplomatik sebagai penengah dalam upaya penyelesaian konflik.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.