Jakarta, Sinata.id – Puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam aksi tersebut, demonstran membawa berbagai spanduk, poster, dan bendera Merah Putih yang berisi tuntutan agar KPK mengusut sejumlah dugaan kasus korupsi yang mereka kaitkan dengan Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Perumda Tirta Uli.
Aksi massa tampak berbaris di depan gedung KPK sambil membentangkan spanduk berukuran besar itu diposting oleh sejumlah akun di media sosial Facebook.
Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah permintaan agar lembaga antirasuah itu memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam poster sebagai bagian dari "konsorsium proyek Siantar".
[caption id="attachment_51970" align="alignnone" width="750"] Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Gedung KPK. (facebook)[/caption]
Selain membawa poster bertuliskan desakan pemberantasan korupsi, para peserta aksi juga menampilkan gambar sejumlah pejabat daerah yang menjadi sorotan dalam tuntutan mereka.
Dalam beberapa spanduk yang dibentangkan, massa meminta KPK melakukan pemeriksaan terhadap Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi. Mereka juga menyoroti dugaan penyimpangan di Perumda Tirta Uli serta mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti berbagai dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Tak hanya itu, demonstran juga meminta KPK mengusut dugaan korupsi terkait eks rumah singgah Covid-19, dugaan mafia proyek APBD, serta berbagai dugaan penyimpangan lainnya di Perumda Tirtauli.
Dalam sejumlah poster yang dibawa peserta aksi, turut tercantum beberapa nama yang menurut mereka perlu diperiksa terkait dugaan "konsorsium proyek Siantar". Nama-nama tersebut antara lain Wesly Silalahi, Josua Silalahi, Ilal Mahdi Nasution, Rony Simbolon, Samuel Silaen, Metro Hutagaol, Darma Purba, Bemri Girsang, Oken, dan Fauzan.
[caption id="attachment_51972" align="alignnone" width="750"] Demonstran membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar KPK mengusut dugaan korupsi di Kota Pematangsiantar. (facebook)[/caption]
Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa seluruh isi poster, spanduk, dan pernyataan yang disampaikan dalam aksi tersebut merupakan aspirasi, tuduhan, atau tuntutan dari peserta demonstrasi. Hingga saat ini belum terdapat pernyataan resmi dari KPK terkait tuntutan tersebut. (SN10)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.