Prabowo Geram, OJK Telusuri Surat MSCI yang Diduga Tak Dibalas

Jakarta, Sinata.id – Presiden Prabowo Subianto disebut geram setelah muncul gejolak di pasar saham Indonesia akibat keputusan MSCI membekukan rebalancing indeks konstituen Indonesia. Kejadian ini memicu perhatian serius dari otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Hasan Fawzi, mengaku baru mendengar informasi mengenai empat surat dari MSCI yang disebut tidak mendapat respons dari pemerintah. OJK pun berjanji menelusuri hal tersebut lebih lanjut.

"Belum, saya sendiri baru mendengar tadi, tapi nanti kami coba telusuri yang beliau maksudkan. Tapi intinya, teman-teman tahu sejak satu hingga dua minggu ini kami sangat intens melakukan tindak lanjut komunikasi dan bahkan menyepakati pola kerja dengan MSCI, yang sudah terbukti, bahkan setelah pertemuan pertama hari Senin tanggal 6," ujar Hasan, dikutip Rabu (11/2/2026).

Hasan menambahkan, sejak pertemuan awal tersebut, komunikasi antara otoritas pasar Indonesia dan MSCI berlangsung intensif, termasuk di level teknis. Beberapa sesi Zoom meeting telah dilakukan dengan analis MSCI di berbagai lokasi, dan hasilnya disampaikan melalui konferensi pers.

"Ada perkembangan dari setiap meeting teknis, kami harapkan bisa selalu mendapatkan konfirmasi dan afirmasi terkait apa yang diharapkan atau yang masih kurang. Sejauh ini bisa saya sampaikan cukup baik, cukup lancar," tambah Hasan.

Gejolak pasar dan isu surat tak terbalas sebelumnya disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut kemarahan Presiden Prabowo bukan sekadar soal gejolak pasar, melainkan menyangkut kehormatan negara.

"Yang mengejutkan saya, yang baru saya ketahui setelah wawancara minggu lalu, adalah MSCI benar-benar mengirimkan empat surat kepada pemerintah Indonesia. Tidak satu pun dari keempat surat itu dibalas. Seharusnya ini bukan hal mengejutkan, tapi pemerintah terkejut karena tidak diberi informasi. Saya berbicara tentang tingkat pemerintahan tertinggi," ujar Hashim.

Insiden ini menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah dan otoritas pasar dengan lembaga internasional, agar gejolak pasar dapat diminimalkan dan kepercayaan investor tetap terjaga.