Peran Strategis Kepala Staf Kepresidenan
Kantor Staf Presiden memiliki mandat penting: memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan program prioritas nasional, komunikasi politik, serta pengelolaan isu strategis. Kepala KSP memimpin jalannya tugas-tugas tersebut, termasuk membentuk tim lintas kementerian bila diperlukan.
Dalam kebijakan tata kelola layanan, KSP menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pelayanan berbasis standar ISO 20000-1:2018. Beberapa langkah strategis yang ditekankan meliputi memastikan seluruh personel memahami perannya, menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kualitas tata kelola secara konsisten.
Selain itu, KSP juga menegakkan kebijakan keamanan informasi berlandaskan ISO 27001:2022. Qodari menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan seluruh aset informasi dari potensi ancaman internal maupun eksternal.
Kekayaan Qodari
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 19 Januari 2025, Qodari tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp 261,9 miliar.
Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan senilai Rp 182 miliar, tersebar di Palangkaraya, Jakarta, Depok, Bogor, Lombok Utara, Sukabumi, Banda Lampung, Pulang Pisau, dan Lampung Utara.
Selain properti, ia juga memiliki kendaraan senilai Rp 933 juta, di antaranya Toyota Kijang Innova 2.0 AT, Neta V-II, Wuling Air EV Long Range, dan motor Honda CMX500 Rebel. Harta bergerak lainnya tercatat Rp 9,8 miliar, surat berharga Rp 475 juta, kas Rp 70,7 miliar, serta harta lainnya Rp 11 juta. Ia juga memiliki utang Rp 2,8 miliar.
Sosok Penggagas Jokpro2024
Di balik perannya di pemerintahan, Qodari dikenal sebagai penggagas gerakan Jokowi-Prabowo 2024 (Jokpro2024), sebuah inisiatif politik yang sempat mengundang perhatian publik. Jejak rekamnya menunjukkan kapasitas sebagai pengamat sekaligus aktor politik yang memahami dinamika kekuasaan dan strategi komunikasi.
Pelantikan Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan menandai langkah strategis Presiden Prabowo dalam memperkuat koordinasi kebijakan dan komunikasi politik di lingkaran terdekat Istana.
Dengan latar belakang akademik, pengalaman riset, serta rekam jejak panjang di dunia politik, Qodari diharapkan mampu membawa energi baru dan profesionalisme dalam mengelola isu-isu strategis nasional.
Keputusan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintahan Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas politik dan efektivitas birokrasi dalam periode Kabinet Merah Putih 2024–2029. (A46)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.