Gresik, Sinata.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot publik. Kali ini, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional sembilan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gresik, Jawa Timur, setelah ditemukan menu yang dinilai tidak sesuai standar.
Pemicu keputusan itu cukup mengejutkan: dalam paket makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat, dapur tersebut menyajikan kelapa utuh sebagai bagian dari menu MBG. Temuan itu langsung memicu evaluasi dari otoritas pusat yang menilai penyajian tersebut tidak sesuai dengan pedoman menu program.
Langkah penghentian sementara dilakukan sebagai bagian dari pengawasan ketat terhadap pelaksanaan MBG yang merupakan program prioritas pemerintah.
BGN menegaskan bahwa setiap dapur MBG wajib mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan, terutama terkait komposisi gizi, keamanan pangan, dan cara penyajian makanan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya menekankan bahwa setiap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan operasional akan langsung dievaluasi, bahkan bisa dihentikan sementara hingga perbaikan dilakukan.
“Prinsipnya bukan semata-mata menghentikan, tetapi memastikan kualitas dan keamanan layanan,” kata Dadan.
Menurutnya, mekanisme suspend memang menjadi bagian dari sistem pengawasan agar kualitas program tetap terjaga.
Kasus di Gresik menambah daftar evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat ini dijalankan melalui jaringan dapur SPPG di seluruh Indonesia. Namun dalam praktiknya, sejumlah temuan di lapangan memunculkan berbagai persoalan, mulai dari standar menu yang tidak sesuai hingga tata kelola dapur.
BGN menyatakan pengawasan terus diperketat agar program yang menggunakan anggaran negara tersebut benar-benar menghasilkan makanan yang layak, sehat, dan memenuhi standar gizi.
Meski operasional sembilan dapur dihentikan sementara, pemerintah menegaskan keputusan itu bukan penutupan permanen.
SPPG yang terkena sanksi masih berpeluang kembali beroperasi setelah melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan BGN dan lolos proses verifikasi ulang.
Langkah tersebut diharapkan menjadi peringatan bagi pengelola dapur MBG lainnya agar tidak mengabaikan standar yang sudah ditetapkan. [a46]
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.