Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Sihite, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius.
“Melihat berbagai kejanggalan ini, kredibilitas panitia seleksi patut dipertanyakan. Jangan sampai proses seleksi sudah dikondisikan sejak awal,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Ia juga menyoroti potensi pemborosan anggaran apabila seleksi hanya bersifat formalitas. Harapan kepada Wali Kota Harapan juga disampaikan agar Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, dapat memastikan proses penetapan pejabat dilakukan secara objektif dan berbasis kompetensi.
“Penempatan pejabat akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu harus dilakukan secara tepat dan transparan,” katanya. Desakan Evaluasi Sejumlah pihak mendorong agar proses seleksi JPT Pratama tersebut dievaluasi secara menyeluruh. Transparansi dan akuntabilitas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Lembaga terkait seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diharapkan dapat melakukan penelusuran untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. (SN7).
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.