Sidang Anggaran Parlemen India Ricuh, Pidato PM Tertunda

New Delhi, Sinata.id — Paruh pertama sidang anggaran di Parlemen India berakhir dalam suasana tegang setelah serangkaian perdebatan politik memicu penundaan berulang. Situasi tersebut bahkan menyebabkan sejumlah agenda penting, termasuk pidato Perdana Menteri (PM) Narendra Modi, tidak dapat disampaikan secara utuh.

Sidang yang dimulai pada akhir Januari 2026 itu semula difokuskan pada pembahasan Anggaran 2026–2027 serta agenda ucapan terima kasih atas pidato presiden. Namun, jalannya persidangan kerap diwarnai aksi protes dan adu argumentasi antara kubu pemerintah dan oposisi.

Ketegangan meningkat ketika pemimpin oposisi berupaya mengutip isi memoar yang belum diterbitkan dari mantan Kepala Staf Angkatan Darat India, Manoj Mukund Naravane. Pimpinan sidang menolak pengutipan tersebut, sehingga memicu keributan di ruang parlemen dan menyebabkan sidang beberapa kali diskors.

Akibat kondisi yang tidak kondusif, pidato penutup PM Modi dalam rangkaian pembahasan tersebut tidak dapat disampaikan secara lengkap. Selain polemik memoar, perdebatan juga mencuat terkait kesepakatan dagang sementara antara India dan Amerika Serikat. Oposisi menilai kesepakatan itu berpotensi merugikan kepentingan nasional, sementara pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah melalui pertimbangan strategis.

Isu lain yang turut memanaskan suasana adalah tudingan terhadap seorang menteri kabinet terkait dokumen yang dikaitkan dengan perkara internasional. Oposisi mendesak klarifikasi resmi, sedangkan pihak terkait membantah adanya pelanggaran hukum.

Rangkaian polemik tersebut berdampak pada menurunnya produktivitas persidangan, khususnya di majelis rendah, akibat penundaan dan protes yang berulang.

Parlemen kemudian memasuki masa reses selama tiga pekan dan dijadwalkan kembali bersidang pada 9 Maret 2026 untuk melanjutkan pembahasan anggaran serta sejumlah rancangan undang-undang prioritas.

Ketegangan dalam pembahasan anggaran ini menegaskan pentingnya mekanisme demokrasi yang berjalan tertib dan konstruktif. Sidang lanjutan pada Maret mendatang akan menjadi momentum untuk menguji kemampuan parlemen dalam menjaga stabilitas politik sekaligus menyelesaikan agenda legislasi. (SN9)