Sinkronisasi Data, DPR Gandeng Kemendagri Perkuat Kebijakan Berbasis Kependudukan

Jakarta, Sinata.id - Sekretariat Jenderal DPR RI menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri guna memperkuat penyusunan kebijakan berbasis data kependudukan. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk memastikan setiap keputusan strategis DPR RI bertumpu pada data yang akurat dan terverifikasi.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan bahwa validitas data penduduk menjadi fondasi penting dalam proses perumusan kebijakan. Menurutnya, berbagai isu strategis seperti ketahanan pangan, sektor pertanian, hingga persoalan sosial kependudukan memerlukan basis data yang jelas dan terukur.

“Setiap kebijakan yang diambil harus mengacu pada jumlah penduduk yang riil, baik dari sisi jenis kelamin, rentang usia, maupun kondisi pekerjaan masyarakat,” ujar Indra usai penandatanganan nota kesepahaman antara Sekretariat Jenderal DPR RI dan Ditjen Dukcapil Kemendagri di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Ia menjelaskan, pemanfaatan data kependudukan tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan bertahap sesuai kebutuhan kedewanan. Akses data akan dibatasi berdasarkan urgensi serta kepentingan tugas DPR, sehingga penggunaannya tetap terkontrol.

Lebih lanjut, Indra memastikan bahwa mekanisme akses data dirancang dengan sistem pengamanan yang ketat. Setiap pengguna memiliki akun terverifikasi, dan seluruh aktivitas akses terekam dalam sistem, termasuk waktu serta lokasi penggunaan.

“Ada aturan dan etika yang mengikat dalam pemanfaatan data ini. Semua akses tercatat secara sistematis, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ke depan, kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan implementasinya berjalan efektif. Dengan dukungan data kependudukan yang valid, DPR RI diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih presisi, responsif, dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat. (A18)

Sumber: Parlementaria