Medan, sinata. id - Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya sinkronisasi visi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari strategi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Senin (5/5/2025).
Dalam forum yang dihadiri para kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut itu, Gubernur Bobby mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas, komprehensif, dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam mendorong kemajuan daerah.
“Dengan semangat kolaborasi, mari kita manfaatkan momentum Musrenbang ini untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang akan membawa Sumatera Utara menuju masa depan yang lebih menjanjikan,” ujarnya.
Bobby juga mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. “Mari bergandengan wujudkan Sumatera Utara yang Berkah, Maju, Unggul, dan Berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam pemaparannya, Gubernur memperkenalkan enam program unggulan yang telah berjalan di Sumut, yakni sekolah gratis, berobat gratis, jaminan kestabilan harga komoditas pertanian, digitalisasi layanan publik, pembangunan infrastruktur strategis terintegrasi, serta perlindungan rakyat melalui layanan restorative justice.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Drs Agus Fatoni menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran daerah dan pengalokasian langsung ke program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengendalian inflasi, dan ketahanan pangan. Ia juga mengingatkan agar RPJMD 2025–2029 sejalan dengan visi nasional Indonesia Emas 2045.
Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi dalam kesempatan yang sama menyatakan kesiapan daerahnya untuk bersinergi dengan program prioritas Provinsi Sumut. Ia juga menyambut baik dorongan kolaborasi antar-daerah dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber alternatif Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Agenda Musrenbang turut diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Sumut dan PT Kawasan Industri Nusantara selaku pengelola KEK Sei Mangkei terkait pengelolaan tenaga kerja 2025–2026. Selain itu, dilakukan juga penandatanganan MoU Satu Data dengan BPS Sumut untuk memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.