MENU
Sistem Pengawasan Kerap Bermasalah, Pembangunan di Simalungun Terancam...
WA FB
Berita

Sistem Pengawasan Kerap Bermasalah, Pembangunan di Simalungun Terancam Gagal

G Editor : Gunawan Purba | 02 Nov 2025 | 17:38 WIB
Sistem Pengawasan Kerap Bermasalah, Pembangunan di Simalungun Terancam Gagal
Plt Kadis PMN Simalungun Elyanto Purba

Simalungun, Sinata.id - Konsep pengawasan anggaran dengan sistem digital milik pemerintah kerap bermasalah. Dampaknya, rencana pembangunan fisik pada nagori (desa) di Simalungun terancam gagal.

Belum lama ini, pengawasan digital melalui sub domain (sub kategori) Online Monitoring  Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) tidak dapat diakses (error).

Setelah OM-SPAN bisa diakses, untuk membangun desa, pemerintah nagori di Simalungun kembali menghadapi kendala, seiring dengan terkuncinya sistem Electronic Monitoring and Guidance (ELMAG).

Sebagaimana diketahui, ELMAG merupakan sistem yang dimiliki Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berfungsi sebagai monitoring (pengawasan) dan evaluasi penggunaan anggaran.

Sistem Pengawasan Terkunci

Disebut Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagori (Kadis PMN), Elyanto Purba, terkuncinya sistem ELMAG terjadi di seluruh Indonesia, sehingga berdampak ke pembangunan fisik pada nagori terancam gagal.

Ungkap Elyanto, permasalahan ELMAG terkunci, terjadi setelah sistem OM-SPAN dapat berfungsi. Hanya saja, pada sub domain ELMAG masih terkunci.

"Untuk kegiatan ELMAG yang sudah cair, kegiatan seperti BLT, PMT, penanganan Stunting. Semua kegiatan yang sudah terencana. Jadi untuk kegiatan Non ELMAG seperti pembangunan fisik, rabat beton atau parit, itu masih terkunci," ujar Elyanto, Minggu 2 Oktober 2025.

Parahnya, sampai kapan ELMAG terkunci, tidak pula dapat diketahui. "Kita gak tahu sampai kapan. Bisa jadi ini tak cair, mengingat sekarang sudah bulan 11 (November)," sebutnya.

Katanya, anggaran pembangunan fisik pada setiap desa besarannya bervariasi dari Dana Desa (DD). Mulai dari 20 hingga 25 persen dari DD.

"Tak semua kebutuhan desa sama. Tapi rata-rata 20 sampai 25 persen dari total dana desa. Kejadian ini juga sudah kita sampaikan kepada para pangulu," tuturnya. (SN11)

ADVERTISEMENT

Komentar (0)

1000 Karakter tersisa
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.