Medan, Sinata.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027, dengan Kepulauan Nias menjadi wilayah pertama yang menerima manfaat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut, Alexander Sinulingga, dalam Temu Pers yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (14/11/2025).
Alexander menjelaskan bahwa PUBG merupakan bagian dari Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC) Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, yang bertujuan menghapus pungutan SPP di seluruh SMA/SMK/SLB Negeri di Sumut secara bertahap.
“PUBG hadir untuk menghapus pengutipan biaya pendidikan yang masih terjadi di SMA/SMK. Kita ingin semua pelajar mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih adil,” ujarnya.
Saat ini, kajian konsultan terkait skema penerapan PUBG telah mencapai 75%, melibatkan survei pada 539 sekolah. Kajian tersebut ditargetkan rampung akhir Desember, sebelum dilanjutkan penyusunan juknis implementasi dan kurikulum.
Di Kepulauan Nias, terdapat 41.876 siswa yang akan menerima manfaat PUBG dengan alokasi anggaran sebesar Rp21,484 miliar per semester. Program ini kemudian diperluas secara bertahap ke zona lain, dengan rincian estimasi anggaran per semester:
Zona Pantai Barat: Rp23,461 miliar
Zona Dataran Tinggi: Rp58,712 miliar
Zona Pantai Timur: Rp98,763 miliar
Pemprov Sumut menargetkan seluruh SMA/SMK/SLB Negeri sudah bebas pungutan biaya pendidikan pada 2029.
Selain itu, Alexander menyampaikan bahwa Disdik Sumut juga tengah mempersiapkan program digitalisasi pendidikan, mulai dari peningkatan literasi digital hingga penerapan kurikulum Coding dan Artificial Intelligence (AI).
“Digitalisasi adalah kunci transformasi pendidikan. Kita ingin anak-anak Sumut siap menghadapi tantangan masa depan,” tegasnya.
Program PUBG dan digitalisasi pendidikan ini disebut menjadi tonggak penting dalam memperluas akses pendidikan serta meningkatkan kualitas pembelajaran di Sumut. (A1)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.