MENU
Cafe Blue Diamond Cengkeram DAS, Kabid Rahmad Tuding Ulah Eks Kasatpol
WA FB
News

Cafe Blue Diamond Cengkeram DAS, Kabid Rahmad Tuding Ulah Eks Kasatpol

T Editor : Tumpal Pandapotan | 10 May 2025 | 11:42 WIB
Cafe Blue Diamond Cengkeram DAS, Kabid Rahmad Tuding Ulah Eks Kasatpol
Bangunan permanen di belakang Cafe dan Resto Blue Diamond di Jalan Gereja, berdiri di DAS. ist

"Saya tidak pernah melindungi blue diamond. Justru sudah pernah kita tegur untuk membongkar bangunan yang dekat aliran sungai," katanya dihubungi sinata.id, Sabtu (10/5/2025).

Protes Warga Desak Pembongkaran Bangunan Terkait bangunan warga turut menyuarakan protes, menganggap sebagai upaya perusakan lingkungan sungai. Meminta supaya pemerintah bersikap tegas terhadap pelanggaran sekaligus jadi pengingat bagi pihak lain yang mencoba melakukan hal serupa. “Jangan sampai ada kesan tebang pilih. Jika pelaku usaha kecil bisa ditindak, maka pelaku usaha lainnya juga harus disikapi serupa. Karena hukum tidak membedakan, semua sama rata di hadapan hukum,” ujar seorang warga setempat meminta supaya identitasnya dirahasiakan. Pelanggaran sempadan sungai ini, lanjutnya, bukan perkara kecil. Sebab telah diatur dalam regulasi yang memiliki konsekuensi hukum, baik administratif maupun pidana. “Kami minta aparat dan instansi terkait segera memberi sanksi sesuai aturan,” ujarnya. Pelestarian lingkungan dan kepatuhan terhadap tata ruang menjadi tanggung jawab bersama, dan semua pihak, tanpa terkecuali, wajib mematuhinya. “Kita saja masyarakat sini berupaya menjaga peninggalan leluhur dari keasliannya. Ini kok malah merusak lingkungan. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa pengusaha begitu nekat membangun di daerah aliran sungai,” katanya. Sinata.id telah mencoba mengonfirmasi kepada pengusaha cafe dan resto Blue Diamond terkait hal ini, Jumat (9/5/2025), tetapi belum meresons. Sinata bertanya apa dasar mendirikan bangunan di daerah aliran sungai. Kepala Dinas Perijinan Sofie Saragih juga telah ddikonfirmasi di hari yang sama, apakah pihaknya memberi ijin kepada pengusaha mendirikan bangunan di daerah aliran sungai, tetapi enggan memberi jawaban. Publik menanti sikap tegas dari penegak perda untuk menyelesaikan persoalan ini dan memastikan tidak ada pembiaran terhadap pelanggaran tata ruang, khususnya di kawasan rawan seperti sempadan sungai. (*)
ADVERTISEMENT

Komentar (0)

1000 Karakter tersisa
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.