Sinata.id – Tarif selangit dan konektivitas yang belum nyambung disebut menjadi biang kerok di balik sepinya arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan tol di Indonesia, meski telah beroperasi penuh.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS), MM Gibran Sesunan, mengungkap persoalan utama bukan sekadar soal tarif mahal, tapi lebih dalam, perencanaan yang terlalu percaya diri.
Pakar infrastruktur ini menilai kondisi ini disebabkan oleh perencanaan yang tidak realistis dalam studi kelayakan proyek, sehingga banyak tol gagal memenuhi target trafik dan merugikan investasi negara.
“Banyak studi kelayakan dibuat dengan optimisme berlebihan, seolah seluruh masyarakat akan beralih ke tol begitu dibangun. Padahal, proyeksi itu jauh dari realita di lapangan,” ujarnya tegas di Jakarta, Sabtu (8/11).
21 Tol Sepi Pengguna
Kritik Gibran muncul setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui bahwa ada 21 ruas jalan tol di Indonesia yang tingkat trafiknya masih di bawah 50 persen dari proyeksi awal dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).
Angka tersebut diambil dari data realisasi sepanjang tahun 2024, dan hasilnya bikin dahi berkerut.
Ruas-ruas tol yang sepi ini, kata Gibran, merupakan cermin dari perencanaan infrastruktur yang tidak matang.
“Kalau dasar perhitungannya tidak realistis, hasilnya jelas akan meleset. Banyak proyek akhirnya merugi dan gagal memenuhi standar pelayanan minimum,” tambahnya.
Tarif Mahal, Logistik Menjerit
Salah satu contoh nyata adalah Tol Manado–Bitung, di mana kendaraan golongan I dikenakan tarif hingga Rp1.200 per kilometer. Bayangkan, untuk perjalanan penuh, sopir truk harus merogoh kocek besar, sesuatu yang tentu saja memberatkan sektor logistik.
Tak hanya di Sulawesi, fenomena serupa juga terjadi di Bengkulu–Taba Penanjung, Krian–Legundi–Bunder–Manyar, hingga Kanci–Pejagan. Banyak pengemudi lebih memilih jalan biasa ketimbang masuk ke tol yang dianggap tidak “ramah dompet”.
Tol Tak Nyambung ke Pusat Ekonomi
Lebih jauh, Gibran menyoroti akar masalah lain yang sering luput: konektivitas.
Banyak ruas tol dibangun tanpa koneksi langsung ke kawasan industri, pelabuhan, atau pusat ekonomi setempat.
Akibatnya, keberadaan tol tidak memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi distribusi barang.
“Peningkatan akses logistik seharusnya jadi tulang punggung ekonomi. Tapi tanpa integrasi wilayah dan kebijakan tarif yang berpihak pada pengguna, tol hanya jadi monumen beton yang indah dipandang tapi tak berfungsi maksimal,” jelasnya.
Lemahnya Pengawasan dan Audit
Kritik keras juga dialamatkan pada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di bawah Kementerian PU.
Gibran menilai lembaga ini gagal melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap tol-tol yang tidak memenuhi target trafik.
“Hingga sekarang belum ada langkah konkret menurunkan tarif atau meninjau ulang desain bisnis yang terbukti gagal menarik pengguna. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi bom waktu bagi investasi infrastruktur,” tegasnya.
Ancaman Bom Waktu Ekonomi
Rendahnya volume lalu lintas di puluhan ruas tol ini bukan sekadar soal hitung-hitungan bisnis.
Dalam jangka panjang, situasi ini bisa mengancam pengembalian investasi dan menghambat proyek-proyek tol baru.
Jika tak segera dibenahi, menurut Gibran, efek domino bisa terjadi, mulai dari turunnya kepercayaan investor hingga melambatnya roda pertumbuhan ekonomi nasional.
Berita Dunia: Tambalan Gigi Merkuri Dilarang Mulai 2034
Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya sempat menegaskan bahwa pemerintah tengah mendorong integrasi infrastruktur lewat pendekatan koridor logistik nasional.
Namun bagi Gibran, langkah itu belum menyentuh akar masalah.
“Selama tol tidak terkoneksi langsung dengan pusat-pusat ekonomi, industri, dan pelabuhan, maka manfaatnya tidak akan terasa,” katanya.
“Yang kita butuhkan bukan sekadar proyek, tapi ekosistem transportasi yang efisien dan adil,” tambahnya lagi.
Di akhir keterangannya, Gibran menegaskan perlunya audit menyeluruh terhadap BPJT dan peninjauan ulang terhadap seluruh model bisnis tol di Indonesia.
“Investasi triliunan rupiah harus punya nilai tambah untuk ekonomi nasional, bukan cuma menambah daftar panjang tol yang sepi. Kalau tidak, kita hanya membangun jalan menuju masalah baru,” tutupnya. [a46]
penulis: zainal efendi
sumber: –
