Washington, Sinata.id – Dua hari pertemuan puncak di Beijing antara Donald Trump dan Xi Jinping menghasilkan satu pernyataan yang langsung mengguncang Taiwan.
Presiden Amerika Serikat mengingatkan pulau itu agar tidak mendeklarasikan kemerdekaan formal dari China.
Taiwan tidak butuh waktu lama untuk menjawab.
"Sudah jelas dengan sendirinya bahwa Taiwan adalah negara berdaulat, merdeka, dan demokratis," kata juru bicara kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, Sabtu (16/5/2026) dikutip dari BBC.
Dua pernyataan. Dua perspektif yang berbeda. Dan di antaranya, selat sempit yang telah menjadi salah satu titik paling berbahaya di dunia. Trump Pulang dari Beijing dengan Pesan Ambigu Setelah pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, Trump berbicara kepada wartawan dengan gaya khasnya — campur aduk antara kepastian dan ketidakjelasan yang disengaja.
"Saya tidak memberikan komitmen ke arah mana pun," kata Trump soal masa depan Taiwan.
Di Fox News, ia lebih tegas soal satu hal: ia tidak ingin konflik.
"Saya tidak sedang mencari seseorang untuk menjadi merdeka. Kita seharusnya menempuh 9.500 mil untuk berperang? Saya tidak mencari itu. Saya ingin mereka menenangkan diri. Saya ingin China menenangkan diri."
Trump juga menyebut Xi "merasa sangat kuat" soal Taiwan dan "tidak ingin melihat gerakan kemerdekaan."
Kalimat itu bukan sekadar laporan — itu sinyal. Senjata Senilai $11 Miliar yang Menggantung Di tengah pernyataan yang membingungkan itu, ada satu hal konkret yang masih menggantung: paket penjualan senjata senilai $11 miliar kepada Taiwan yang belum diputuskan Trump.
Secara hukum, AS wajib menyediakan Taiwan kemampuan untuk membela diri. Tapi secara diplomatik, menjual senjata ke Taiwan sambil menjaga hubungan dengan Beijing selalu menjadi tali yang harus dimainkan dengan sangat hati-hati.
Trump mengatakan paket senjata itu akan dibicarakan dengan kepemimpinan Taiwan — sambil menambahkan kalimat yang terasa janggal untuk seorang presiden AS.
"Saya harus berbicara dengan orang yang sekarang memimpin Taiwan, Anda tahu siapa dia."
AS secara formal tidak mengakui Taiwan sebagai negara dan presidennya pun tidak biasa berbicara langsung dengan pemimpin Taipei — karena itu saja sudah cukup untuk memicu ketegangan dengan Beijing. Status Quo yang Rapuh Di balik drama pernyataan ini, ada kerangka politik yang sudah berdiri selama puluhan tahun.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.