Hanya saja kesepakatan itu kemudian tidak dapat disetujui oleh Viktori Simbolon selaku pemilik rumah kos VIBAS Kos. Sehingga ia tidak membubuhkan tanda-tangannya pada kesepakatan tersebut.
Sebab, tutur Kuasa Hukum Viktori Simbolon, Willy Wasno Sidauruk SH, saat memberikan persetujuan lisan, kliennya merasa tertekan.
Kemudian sebutnya, terdapat poin kesepakatan yang merugikan Viktori Simbolon selaku pemilik rumah kos.
"Pembatasan itu kan merugikan klien kami. Apalagi, tidak ada aturan yang dilanggar klien kami untuk menerima anak kos lebih dari 50 orang," ucap Willy.
Karena tidak ada aturan yang dilanggar, maka pembatasan tidak boleh dipaksakan, katanya. "Jadi klien kami tidak bisa menerima kesepakatan pembatasan jumlah anak kos yang harus diterima," tandas Willy.
Sedangkan Viktori Simbolon pada RDP Komisi 2 DPRD Pematangsiantar secara tegas membantah ada melakukan intervensi kepada siswa maupun orang tua siswa agar VIBAS Kos dipilih sebagai tempat kos.
"Itu fitnah. Kami tidak pernah intervensi. Kemudian, kalau ada pasal-pasal (hukum) yang saya langgar, pasal yang mana? Hingga saat ini tidak pernah mereka sampaikan pasal-pasal itu," ujarnya.
Hingga RDP berakhir, tidak terjadi kesepakatan antar sesama pemilik rumah kos. RDP itu sendiri ditutup, karena suhu di ruangan RDP memanas, seiring dengan tidak berfungsinya AC, dampak dari padamnya arus listrik. (*)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.