Kritik keras datang dari pakar hak asasi manusia. Mereka menilai konsep ini menyerupai pola pemerintahan kolonial, terlebih karena struktur dewan disebut tidak melibatkan perwakilan warga Palestina.
Di lapangan, gencatan senjata terus diuji. Sejak Oktober, lebih dari 550 warga Palestina dan empat tentara Israel dilaporkan tewas akibat pelanggaran kesepakatan. Sementara serangan militer Israel sejak akhir 2023 telah menewaskan lebih dari 71.000 warga Palestina, memicu krisis kemanusiaan, kelaparan, dan pengungsian massal hampir seluruh penduduk Gaza.
Berbagai organisasi HAM, akademisi, dan penyelidikan PBB menyebut situasi ini memenuhi unsur genosida. Di sisi lain, Israel bersikukuh bahwa operasi militernya adalah bentuk pembelaan diri, menyusul serangan kelompok bersenjata pimpinan Hamas pada akhir 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang. [a46]
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.