Zulhas: Koperasi Merah Putih Siap Serap Hasil Petani dan Perkuat Rantai Pasok

Jakarta, Sinata.id — Strategi pemerintah dalam memperkuat ekonomi pedesaan mendapat momentum baru. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan secara terbuka memperlihatkan peran penting Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang kini ditugaskan menjadi offtaker bagi produk-produk hasil usaha rakyat.

Dalam forum ekonom pemerintahan yang berlangsung di Jakarta, Zulhas menyatakan bahwa skema baru ini dirancang untuk langsung “menyedot” produksi dari desa, termasuk komoditas seperti gabah, untuk kemudian dipasarkan atau disalurkan ke program nasional, alih-alih melalui rantai distribusi yang panjang dan berlapis. Hal ini dinilai akan memberdayakan petani sekaligus memperkuat stabilitas sektor pangan.

“Selama ini pendapatan petani kerap tergerus oleh perilaku rantai pasok yang panjang,” ujar Zulhas saat menyampaikan paparan pekan ini. Menurutnya, pendekatan baru ini akan membuat pemasaran lebih efisien.

Langkah pemerintah ini menempatkan koperasi desa sebagai pembeli utama (offtaker) hasil produksi lokal—termasuk komoditas pertanian, perikanan, dan hortikultura—yang kemudian bisa dipadukan dengan program konsumsi nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Targetnya, kelembagaan ekonomi di desa tidak lagi menjadi sekadar pengumpul produknya, tetapi juga menjadi pemain aktif yang menghubungkan hulu–hilir.

Model yang sama pernah diaplikasikan melalui dukungan koperasi terhadap pasar lokal, yang mencakup distribusi bahan kebutuhan pokok, pelaksanaan bantuan sosial, serta fasilitas penunjang lain seperti gas dan pupuk. Ini yang kemudian menjadi basis kebijakan pemerintah mendorong koperasi agar memiliki daya serap yang lebih tinggi terhadap produk di daerah.

Zulhas menjelaskan harapannya bukan sekadar koperasi menjadi pembeli, tetapi juga sebagai pusat ekonomi baru di pedesaan.

Lewat akses pembiayaan yang lebih terjangkau dibanding pinjaman informal, koperasi ditargetkan mampu memberi ruang usaha yang lebih sehat bagi petani dan pelaku UMKM di desa.

Hal ini menjadi penting mengingat pemerintah tengah menuntaskan pembangunan fisik fasilitas koperasi di berbagai wilayah.

Target pembangunan fisik lebih dari 30.000 koperasi ditargetkan selesai pada Mei–Juni 2026, menyusul arahan Presiden untuk mempercepat perluasan jaringan koperasi di seluruh desa nusantara. [a46]