"Materi yang diberikan berupa pembelajaran seperti 7 dimensi lansia tangguh, tentang kesehatan dan gizi lansia, serta keterampilan seperti menari tarian daerah dan kerajinan tangan dari barang bekas,"tutur Gimrood.
Dalam kesempatan itu, Kanwil BKKBN Prov. Sumut diwakili Sekretarisnya, Yusrizal Batubara dalam sambutannya menyampaikan, terimakasih kepada Pemkab Simalungun yang telah melaksanakan amanat UU Nomor: 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia dan Perpres Nomor: 88 Tahun 2021 tentang strategi nasional kelanjutusiaan guna mewujudkan terciptanya lansia yang mandiri, sejahtera, sehat dan bermartabat.
Menurut Yusrizal, di sekolah lansia standard 1 (S-1) mengajarkan bagaimana lansia mendapat pelatihan khusus untuk fisik dan dirinya sendiri.
Oleh karena itu diharapkan kepada Bupati, khususnya lansia untuk melanjutkan ke standard 2 (S-2) dan standard 3 (S-3) agar para lansia dapat mengembangkan diri dan hobi, kesehatannya dan komunikasinya serta kegiatan sosial lainnya.
Yusrizal berharap kepada Bupati dan Ketua TP PKK di Simalungun agar di setiap kecamatan minimal memiliki 1 satu sekolah lansia, sebagai wadah bagi lansia untuk mendapatkan pelatihan.
Sementara itu, Bupati Simalungun dalam sambutannya menyampaikan, saat ini banyak orang sehat jasmaninya namun rohaninya kurang sehat. Oleh karena itu Bupati sangat mengapresiasi bagi para lansia masih mau untuk sekolah dan bersemangat untuk kesehatan jasmani dan rohaninya.
Dihadapan para lansia, Bupati berpesan agar jangan mencari senang tapi buatlah diri anda senang. "Karena kalau kita mencari senang terus tidak ada batasnya, oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Bupati.
Kepada para lansia, Bupati berharap untuk terus menjaga kesehatannya terutama menjaga pola makan. "Jangan mudah berkeluh kesah, kalau sakit segera cek kesehatan kita," pungkas Bupati. (*)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.