MENU
Alarm Fiskal: 3 Lembaga Rating Dunia Beri Outlook Negatif untuk Indone...
WA FB
Nasional

Alarm Fiskal: 3 Lembaga Rating Dunia Beri Outlook Negatif untuk Indonesia

G Editor : Gunawan Purba | 05 Mar 2026 | 17:47 WIB
Alarm Fiskal: 3 Lembaga Rating Dunia Beri Outlook Negatif untuk Indonesia
Muhammad Kholid

Jakarta, Sinata.id - Sinyal bahaya muncul bagi stabilitas ekonomi nasional. Tiga lembaga pemeringkat internasional, Moody’s, Standard & Poor’s, dan Fitch Ratings, kompak memberikan outlook negatif terhadap surat utang Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, memperingatkan pemerintah agar tidak meremehkan peringatan ini. Ia menegaskan bahwa kondisi ini adalah alarm serius bagi disiplin fiskal negara.

Disiplin Anggaran Jadi Harga Mati

Kholid menekankan bahwa kredibilitas kebijakan ekonomi kini sedang diuji. Ia meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menjaga agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3 persen dari PDB.

"Batas ini adalah pagar penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas fiskal kita," ujar politisi PKS tersebut dalam keterangan resminya, Kamis (5/3).

Ancaman Geopolitik dan Harga Minyak

Kekhawatiran semakin diperparah oleh memanasnya konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Ketegangan di Timur Tengah ini diprediksi akan mengguncang pasar energi global dan menekan APBN.

Kholid mewaspadai dua risiko kembar yang mengintai Indonesia, seperti pelemahan nilai tukar rupiah yang loyo akan memperberat beban pembayaran utang luar negeri.

Serta lonjakan harga minyak yang berdampak kenaikan harga komoditas dunia yang akan membengkakkan subsidi dan kompensasi energi.

Antisipasi Inflasi Pangan dan Energi

Selain beban anggaran, gejolak global ini berpotensi memicu inflasi di sektor transportasi dan distribusi. Ujungnya, harga bahan pokok di masyarakat terancam ikut terkerek naik.

Kholid mendesak pemerintah untuk bersikap adaptif dan berani melakukan koreksi kebijakan jika diperlukan. Kehati-hatian dinilai menjadi kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan investor di tengah ketidakpastian dunia.

"Kepercayaan pasar adalah modal utama. Pemerintah harus memastikan kebijakan tetap pruden dan kredibel," pungkasnya. (A18)

Sumber: Parlementaria

ADVERTISEMENT

Komentar (0)

1000 Karakter tersisa
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.