Sumedang, Sinata.id - Komisi II DPR RI menegaskan dukungannya terhadap penguatan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), baik dalam aspek pendidikan maupun pengembangan kelembagaan.
Komitmen tersebut disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi II ke kampus IPDN di Sumedang, Jawa Barat, Rabu (12/3/2026).
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan IPDN memiliki peran strategis dalam menyiapkan kader birokrasi yang akan mengisi berbagai posisi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.
Menurut Rifqi, ada dua komitmen utama DPR RI yang menjadi fokus dalam kunjungan tersebut. Pertama, dukungan berkelanjutan terhadap kemajuan IPDN dalam seluruh aspek pembelajaran maupun kegiatan non-akademik.
“DPR RI berkomitmen untuk terus mendukung keberlanjutan dan kemajuan IPDN dalam seluruh proses pembelajaran serta berbagai aktivitas pendukung lainnya,” ujar Rifqi usai pertemuan dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri, pimpinan IPDN, serta para alumni di Sumedang.
Dalam pertemuan tersebut, Rifqi didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Rektor IPDN. Ia menjelaskan bahwa dukungan DPR juga tercermin dari peningkatan alokasi anggaran bagi IPDN.
Jika pada 2025 anggaran IPDN berada di kisaran Rp578 miliar, pada tahun 2026 jumlahnya meningkat menjadi sekitar Rp814 miliar.
Selain itu, Komisi II DPR RI juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di lingkungan kampus. Rifqi menilai ketersediaan fasilitas saat ini belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah praja yang menempuh pendidikan di IPDN.
“Kami mendorong adanya akselerasi pembangunan infrastruktur. Karena itu, kami juga mengupayakan bantuan Presiden pada 2026 untuk mendukung penguatan fasilitas di IPDN,” kata politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Di sisi lain, Komisi II DPR RI menilai penting memperkuat hubungan dengan para purna praja yang saat ini berkiprah di berbagai lembaga pemerintahan. Dalam kegiatan tersebut hadir sejumlah gubernur, bupati, wali kota, hingga pejabat eselon I dari berbagai kementerian dan lembaga yang merupakan alumni APDN, STPDN, maupun IPDN.
Rifqi menilai para alumni tersebut merupakan tulang punggung birokrasi nasional. Menurutnya, berbagai program pembangunan di tingkat pusat maupun daerah tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan birokrasi yang kuat.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.