Anggota Baleg DPR RI Tolak Pilkada Lewat DPRD

Jakarta, Sinata.id – Gagasan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke DPRD kembali mencuat ke ruang publik. Pemerintah menilai opsi tersebut dapat menekan besarnya ongkos politik yang selama ini menjadi sorotan.

Wacana itu menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menyuarakannya dan memperoleh dukungan dari sejumlah partai politik koalisi pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga secara terbuka mengusulkan agar Pilkada ke depan tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui DPRD.

Usulan tersebut disampaikan dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada akhir tahun lalu.

Namun, pandangan berbeda disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Benny Kabur Harman. Ia menegaskan ketidaksetujuannya terhadap rencana mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD.

Menurut Benny, perubahan mekanisme tersebut tidak menyentuh akar persoalan demokrasi di tingkat lokal.

Politikus Partai Demokrat itu menilai Pilkada tidak langsung justru berisiko melanggengkan persoalan lama, seperti mahalnya biaya politik, maraknya praktik politik uang, serta lemahnya netralitas aparatur negara.

"Kembali ke Pilkada melalui DPRD bukan jawaban atas persoalan yang ada,” kata Benny, Senin (5/1/2026).

Ia menekankan bahwa problem utama Pilkada terletak pada kerangka regulasi yang belum kuat.

Karena itu, Benny mendorong revisi menyeluruh Undang-Undang Pilkada agar aturan hukum lebih tegas, jelas, dan memiliki sanksi yang efektif bagi setiap pelanggaran.

“Yang dibutuhkan adalah undang-undang yang lebih baik, dengan norma dan sanksi yang tegas,” ujarnya.

Terkait besarnya biaya politik, Benny berpandangan negara semestinya hadir lebih jauh dengan menanggung pendanaan Pilkada.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas demokrasi atau mencabut hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung.

“Kalau tujuan demokrasi adalah menghadirkan pemimpin yang berkualitas dan menyejahterakan rakyat, maka soal anggaran tidak boleh menjadi dalih untuk mundur dari pemilihan langsung,” tegasnya.

Di akhir pernyataan, Benny mengajak publik untuk tidak bersikap apatis terhadap politik. Ia menekankan bahwa perjuangan politik harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat.