Jakarta, Sinata.id – Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan, bahwa percepatan transformasi digital nasional Berikut versi berita dengan angle: transformasi digital harus dimulai dari fasilitas publik, lengkap dengan judul baru.
Pernyataan itu ia sampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke SDN 165 Pekanbaru, Riau, Rabu (19/11/2025), untuk meninjau langsung kualitas layanan internet yang dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.
Setelah mencoba sendiri koneksi internet di lokasi, Syahrul Aidi menyatakan kepuasannya terhadap kualitas sinyal.
“Alhamdulillah, fasilitas ini sangat membantu. Saya sudah coba memakai HP, dan sinyalnya kuat sekali,” ujarnya kepada Parlementaria.
Ia menilai ketersediaan internet di sekolah sebagai salah satu fondasi utama untuk mewujudkan transformasi digital nasional. Katanya, fasilitas publik seperti sekolah harus menjadi titik awal pemerataan layanan digital karena berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas.
“Kita tidak bisa bicara transformasi digital kalau fasilitas publik saja belum mendapatkan layanan yang layak. Internet kini kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau sekolah kuat secara digital, maka percepatan transformasi nasional bisa berjalan,” tandasnya.
Politisi PKS ini menuturkan, titik layanan BAKTI di SDN 165 Pekanbaru sudah berfungsi dengan baik, meskipun cakupan jangkauannya masih terbatas pada area sekolah. Meski demikian, ia menilai layanan tersebut telah memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas fasilitas publik.
Dalam kesempatan itu, Komisi I DPR RI juga menerima laporan dari Direktur BAKTI mengenai sejumlah desa yang masih belum terjangkau layanan internet.
Menanggapi hal tersebut, Syahrul Aidi menekankan perlunya pendekatan bottom-up agar pembangunan infrastruktur digital benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita dorong desa-desa untuk mengajukan permintaan secara langsung. Sistemnya harus berbasis kebutuhan dari bawah, bukan top-down. Dengan begitu, pembangunan digital tidak hanya menjadi proyek, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” paparnya.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Riau II, ia menegaskan, Komisi I akan terus mendorong pemerataan telekomunikasi, terutama di wilayah yang masih mengalami blank spot. Prioritas pembangunan, katanya, harus tetap diarahkan pada sarana pendidikan dan fasilitas pemerintah.
“Kita ingin memastikan tidak ada lagi blank spot di fasilitas publik. Sekolah dan instansi pemerintah harus berada di garda terdepan transformasi digital,” tutur Syahrul Aidi. (*)
Sumber: Parlementaria
