AOE XVII Berakhir, Pemerintah Daerah Dorong Kolaborasi dan Inovasi

Labuhanbatu, Sinata.id – Apkasi Otonomi Ekspo (AOE) XVII Tahun 2026 yang digelar di Kota Batam, Kepulauan Riau, menjadi ajang pertemuan strategis pemerintah kabupaten dari seluruh Indonesia dalam membahas penguatan peran daerah di era otonomi.

Kegiatan Apkasi Otonomi Ekspo (AOE) XVII Tahun 2026 berakhir pada Selasa (20/1/2026) setelah berlangsung selama tiga hari.

Melalui forum tersebut, pemerintah kabupaten memanfaatkan kesempatan untuk menampilkan potensi wilayah sekaligus menjajaki peluang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga negara. AOE XVII dinilai sebagai ruang kolaborasi yang mendorong percepatan pembangunan daerah.

Kabupaten Labuhanbatu termasuk daerah yang mengikuti rangkaian kegiatan hingga penutupan. Bupati Labuhanbatu, dr Hj Maya Hasmita, menyampaikan bahwa forum APKASI memberikan manfaat nyata bagi daerah dalam menyelaraskan kebijakan lokal dengan program nasional.

"AOE menjadi sarana komunikasi efektif antar pemerintah daerah serta wadah untuk menggali solusi bersama atas berbagai tantangan pembangunan, khususnya di tingkat kabupaten" kata Bupati, Rabu (21/1/2026)

Kehadiran Labuhanbatu pada AOE XVII, lanjut Bupati, merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama lintas sektor.

Pada akhir kegiatan, Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber atas kontribusi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan AOE XVII.

Forum nasional ini secara resmi ditutup oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selain pameran dan seremoni, AOE XVII juga diisi dengan sejumlah diskusi dan dialog kebijakan yang menghadirkan menteri serta pejabat tinggi negara guna membahas strategi pembangunan dan penguatan kapasitas pemerintah daerah. (SN10)