Jakarta, Sinata.id – Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna soroti terhambatnya pasokan listrik serta kelangkaan BBM di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah pun didesak percepat pemulihan.
Gangguan energi, sebutnya, menyebabkan antrean panjang kendaraan di SPBU, tersendatnya distribusi logistik, hingga munculnya praktik penjualan BBM dengan harga melampaui batas kewajaran.
Ateng menegaskan, bencana di Sumatera menuntut respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah. Terutama untuk memastikan ketersediaan energi bagi warga, relawan, fasilitas kesehatan, dan layanan publik lainnya.
“Listrik padam berhari-hari dan distribusi BBM yang tersendat bukan sekadar masalah teknis. Ini menyangkut keselamatan warga dan kelancaran penanganan darurat. Pemerintah tidak boleh lambat merespons situasi seperti ini,” sebut Ateng, Kamis 4 Nopember 2025.
Kata Ateng, di lapangan, sejumlah SPBU tidak dapat beroperasi karena gangguan listrik. Hal itu membuat suplai BBM semakin terkendala ketika pasokan baru masuk.
Di beberapa daerah, lanjutnya, warga melakukan panic buying, sementara ditemukan oknum yang menjual Pertalite hingga Rp30 ribu per liter. Ateng menilai praktik tersebut harus dihentikan.
“Momentum bencana tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Pemerintah dan aparat harus hadir memastikan distribusi berjalan tertib, sekaligus menindak tegas penjualan BBM di atas harga resmi,” ucap politisi PKS tersebut.
Untuk itu, Ateng mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, Pertamina, dan aparat di lapangan untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik serta membuka akses distribusi di titik-titik yang terisolasi.
Dia juga menekankan tentang pentingnya relaksasi pembelian BBM dan LPG bersubsidi di wilayah terdampak. Termasuk pelonggaran mekanisme barcode dan pengoperasian maksimal SPBU, namun tetap disertai pengawasan yang ketat agar distribusi tepat sasaran.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah birokrasi yang lincah. Dalam situasi bencana, keselamatan dan kebutuhan dasar warga harus menjadi prioritas utama, bukan justru terhambat oleh prosedur yang memperlambat penanganan,” tandasnya.
Legislator ini memastikan Komisi XII DPR RI akan terus mengawal percepatan pemulihan energi dan memastikan distribusi BBM benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kami siap mendukung seluruh langkah percepatan yang diperlukan. Negara harus hadir penuh untuk rakyat yang sedang mengalami musibah,” tuturnya. (*)
Sumber: Parlementaria
