Pematangsiantar, Sinata.id – Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Pematangsiantar menyatakan pembongkaran bangunan Toko Sinar Harapan Jaya (SHJ) yang berdiri di atas fasilitas umum (fasum) tidak dapat dilakukan secara langsung, walau bangunan tersebut telah melanggar aturan.
Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP, Mangaraja Nababan kepada wartawan. Dia menjelaskan, ada sejumlah langkah-langkah yang harus dilalui sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), sebelum melakukan pembongkaran bangunan yang bermasalah.
“Tidak bisa dibongkar langsung, karena ada SOP-nya,” ucap Raja kepada Sinata.id, Kamis (6/11/2025)
Lanjut Raja, adapun tahapan dimaksud seperti penerbitan surat peringatan, langkah selanjutnya adalah mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
“Setelah rapat dengan PUTR, maka akan dikeluarkan rekomendasi oleh mereka, serta SK (Surat Keputusan) penetapan pembongkaran,” ujarnya.
Pemko Pematangsiantar diminta untuk membongkar bangunan toko karena menyerobot fasilitas umum berupa gang. Fasilitas umum itu berada di bagian belakang toko, yang tertutup beton permanen.
Desakan agar pemerintah kota membongkar sekaligus mengembalikan gang juga disuarakan oleh Gerakan Ikatan Mahasiswa dan Pemuda (GIMP).
Ketua GIMP, Indra Simarmata, dalam pernyataannya pada Kamis (30/10/2025), menegaskan pembangunan di atas fasilitas umum merupakan pelanggaran hukum.
“Pembangunan di atas fasum jelas pelanggaran hukum. Fasum adalah milik warga, bukan untuk dikuasai pihak swasta. Pemko jangan tawar-menawar dengan pelanggar, tapi harus tegas menegakkan aturan,” ucapnya.
Indra menyatakan tindakan pemilik toko telah melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 61. Sanksi administratif pembongkaran bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 huruf G. Serta Sanksi pidana berdasarkan Pasal 69.
Bangunan Toko Menyerobot Fasilitas Umum
Toko SHJ mendirikan bangunan permanen di atas fasum yang berlokasi di Jalan Gereja, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, tepat di samping Hotel Batavia.
Setelah dilakukan pengukuran ulang oleh ATR/BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Pematangsiantar, Selasa (7/10/2025), membuktikan toko itu (dulu Indo Maju Jaya), melakukan pelanggaran dengan mendirikan toko di atas fasum.
Pejabat ATR/BPN, Alberth Tobing, menjelaskan pengukuran dilakukan untuk memastikan kesesuaian bangunan dengan sertifikat yang dimiliki.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.