Berdarah! Demonstrasi Nepal Tewaskan 22 Orang

Namun, distribusi kepemilikan tanah tetap timpang, 10 persen rumah tangga kaya menguasai lebih dari 40 persen lahan, sedangkan mayoritas rakyat miskin hampir tak memiliki tanah.

Korupsi, Inflasi, dan Tekanan Sosial Media

Menurut laporan News18, selain kesenjangan ekonomi, protes juga dipicu oleh “frustrasi digital” yang dipengaruhi diaspora Nepal di luar negeri. Aktivis serta influencer media sosial memperkuat narasi antikorupsi dan menyebarkannya ke dalam negeri, memicu mobilisasi besar-besaran.

Sumber intelijen menilai, pola eskalasi protes di Nepal mirip dengan Bangladesh, di mana aktivisme digital berkembang menjadi aksi massa di jalanan.

Pemblokiran Media Sosial Jadi Pemicu Demo Berdarah

Kerusuhan besar berawal ketika pemerintah memblokir 26 platform media sosial, termasuk Facebook, YouTube, X, dan LinkedIn, dengan alasan belum memenuhi kewajiban pendaftaran.

Langkah itu dianggap melanggar hak dasar publik dan memicu gelombang demonstrasi sejak Kamis pekan lalu.

“Kebijakan ini bentuk pengendalian pemerintah yang berlebihan,” kritik Bholanath Dhungana, Presiden Digital Rights Nepal.

Hanya TikTok, Viber, dan beberapa platform kecil yang telah mendaftar secara resmi. Sementara itu, pemblokiran terhadap aplikasi populer memicu kemarahan jutaan pengguna.

Dari Bendera One Piece hingga Pembakaran Gedung

Protes awal berlangsung damai, namun segera berubah menjadi kerusuhan. Massa menyanyikan lagu kebangsaan, membawa bendera, termasuk bendera bertema One Piece, dan meneriakkan tuntutan penghapusan korupsi.

Kericuhan pecah ketika aparat menembakkan gas air mata, peluru karet, hingga peluru logam. Sirene ambulans terdengar di seluruh Kathmandu ketika korban berjatuhan. Laporan rumah sakit menyebut ratusan orang luka-luka, termasuk polisi.

Pada puncak aksi, gedung parlemen hingga rumah dinas pejabat tinggi dibakar massa. Video viral menunjukkan Menteri Keuangan Bishnu Prasad Paudel dikejar hingga terjatuh di jalanan ibu kota.

Krisis politik kian dalam setelah Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak mundur pada Senin malam. Sehari kemudian, Perdana Menteri Oli menyusul langkah serupa.

PBB menyerukan investigasi transparan terhadap penggunaan kekerasan yang menewaskan warga sipil.

“Pemerintahan transisi mendesak untuk dibentuk dengan melibatkan tokoh yang dipercaya publik, khususnya generasi muda,” kata Ashish Pradhan, analis Crisis Group.