Wali Kota Kathmandu, Balendra Shah, bahkan menyebut perlawanan ini sebagai “gerakan Gen Z”. Ia menyerukan agar masyarakat menahan diri sembari mendorong perubahan politik yang lebih bersih.
Nepal menjadi republik federal pada 2008 setelah mengakhiri perang saudara dan menghapus monarki. Namun sejak saat itu, pergantian perdana menteri terjadi berulang kali, memunculkan persepsi bahwa pemerintah tidak mampu menjawab kebutuhan rakyat.
Kini, dengan lebih dari 40 persen populasi berada pada rentang usia produktif, gelombang protes Gen Z menjadi tantangan baru bagi stabilitas politik di negeri Himalaya berpenduduk 30 juta jiwa ini. (A46)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.