Jakarta, Sinata.id - Di tengah upaya meningkatkan kualitas pendidikan, harga buku di Indonesia justru masih menjadi persoalan. Bagi sebagian masyarakat, terutama di luar Pulau Jawa, buku kini terasa seperti barang mahal yang sulit dijangkau.
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan. Ia mengingatkan bahwa buku pada dasarnya adalah bagian dari hak dasar pendidikan, bukan komoditas yang hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu.
Menurutnya, keluhan masyarakat tentang mahalnya harga buku menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan belum berjalan sebagaimana mestinya.
Undang-undang itu, kata Fikri, sejatinya dirancang untuk memastikan buku berkualitas tersedia dengan harga terjangkau dan dapat diakses merata di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah memproduksi buku paket melalui pusat perbukuan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun, jika masyarakat masih mengeluhkan harga yang mahal, maka ada persoalan dalam implementasinya.
“Kalau di masyarakat masih dianggap mahal, berarti belum sesuai dengan amanah undang-undang. Ini harus dievaluasi agar semangat menyediakan buku bermutu, murah, dan merata benar-benar terwujud,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu juga menyoroti dampak mahalnya buku terhadap tingkat literasi nasional. Ketika buku sulit diperoleh, minat baca masyarakat pun berpotensi menurun.
Di sisi lain, ia menilai arah kebijakan digitalisasi pendidikan di Indonesia masih belum jelas. Jika dibandingkan dengan negara seperti Australia atau Finlandia, Indonesia dinilai belum menunjukkan sikap tegas dalam mengatur penggunaan teknologi, termasuk media sosial di lingkungan sekolah.
Dalam situasi seperti itu, Fikri menilai buku fisik tetap menjadi sarana utama pembelajaran yang paling realistis. Ia juga mengingatkan kekhawatiran para orang tua dan pakar psikologi pendidikan terkait penggunaan gawai yang berlebihan pada anak.
Ketergantungan terhadap media sosial, menurutnya, bisa menghambat perkembangan potensi generasi muda.
Karena itu, ia menegaskan bahwa jika pemerintah ingin mendorong model pembelajaran yang lebih mendalam, ketersediaan buku harus menjadi prioritas. Harga yang masih tinggi, menurutnya, perlu diatasi melalui kebijakan subsidi dan distribusi yang lebih adil.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.