Dapur MBG Saja Masih Bermasalah, DPR Minta BPJPH Fokus Awasi Produk Halal Dalam Negeri

Jakarta, Sinata.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, menyoroti prioritas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dinilainya lebih fokus pada pencitraan internasional ketimbang pengawasan halal dalam negeri.

Salah satu contohnya, sebutnya, upaya sertifikasi halal untuk KFC di Amerika Serikat, dianggap kurang relevan bila ekosistem halal domestik, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG), masih bermasalah.

Pernyataan itu disampaikan Aprozi saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BPJPH pada Senin (9/2/2026). Politisi Golkar ini menekankan bahwa perhatian terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto, seperti Dapur MBG, seharusnya menjadi prioritas utama.

“Kita tidak perlu pamer soal KFC yang harus disertifikasi halal, bahkan sampai menanggapi tantangan Presiden Amerika. Sementara tempat kita sendiri masih bermasalah. Dapur MBG, program unggulan Bapak Presiden, saya masih meragukan kehalalannya,” tegas Aprozi.

Keraguan ini muncul setelah Aprozi menelusuri kondisi di daerah pemilihannya, Lampung. Ia menemukan bahwa rantai pasok untuk dapur MBG—mulai dari juru sembelih hingga dapur pengolahan—belum memiliki sertifikasi halal.

“Belum satu pun tukang potong di daerah saya yang memiliki sertifikat halal. Apakah ayam yang digunakan benar-benar ayam segar atau ayam kemarin? Itu menjadi pertanyaan besar,” ujarnya.

Aprozi mengingatkan, ketiadaan sertifikasi di hulu tidak hanya menimbulkan masalah syariat, tetapi juga berpotensi mengancam keamanan pangan, bahkan hingga menyebabkan keracunan.

Ia mendesak BPJPH untuk segera mewajibkan seluruh pemasok MBG memiliki sertifikasi halal sebelum fokus pada pencapaian target internasional.(A18)

Sumber: Parlementaria