“Yang terpenting saat ini adalah memastikan mereka diangkat dulu sebagai PPPK. Soal penempatan bisa disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Fokus utama kami adalah pengakuan dan pengangkatan mereka,” tambahnya.
Ia menegaskan, DPR akan terus mengawal persoalan ini hingga pemerintah memberikan kepastian kebijakan yang adil bagi guru madrasah swasta. Wulan menilai, aspirasi yang disampaikan forum guru menunjukkan masih adanya kesenjangan regulasi antara Kemendikbudristek dan Kemenag yang perlu segera diselesaikan.
“Kehadiran forum ini membuka mata kita bahwa masih ada ketimpangan yang harus dibenahi. DPR akan terus mengawal agar tidak ada lagi diskriminasi dalam proses pengangkatan PPPK,” tandasnya.
Dengan semangat memperjuangkan kesetaraan dan hak tenaga pendidik, Komisi VIII berharap aspirasi para guru madrasah tersebut segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, khususnya Kemenag dan KemenPAN-RB, agar tidak ada lagi tenaga pendidik yang tertunda pengangkatannya akibat perbedaan regulasi. (*)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.