ESDM Sisir 23 Izin Tambang di Sumatera Usai Banjir Bandang

Sinata.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi membuka evaluasi besar-besaran terhadap 23 izin tambang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah rangkaian banjir bandang melanda kawasan tersebut.

Setelah rangkaian banjir bandang dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam sepekan terakhir, seluruh aktivitas pertambangan di tiga provinsi itu kini masuk radar evaluasi ketat pemerintah.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, setiap aktivitas pertambangan yang terbukti melanggar aturan dan merusak lingkungan bakal langsung dijatuhi sanksi tegas.

Langkah itu disampaikan tak lama setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turun langsung meninjau tambang emas Martabe, yang dikelola PT Agincourt Resources (PTAR), anak usaha United Tractors.

Kunjungan tersebut menjadi titik awal pengecekan menyeluruh terhadap 19 izin usaha pertambangan (IUP) dan 4 kontrak karya (KK) yang tersebar di Sumatera.

“Pak Menteri tegas. Semua izin akan kami cek satu per satu. Kalau ditemukan pelanggaran dan ada potensi merusak lingkungan, sanksinya pasti keluar,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Jaringan Tambang di Tiga Provinsi Disisir Menyeluruh

Data resmi ESDM menunjukkan sebaran 23 izin tambang yang kini dievaluasi meliputi komoditas emas, tembaga, timbal, seng, hingga bijih besi.

Pemetaan awalnya sebagai berikut:

Aceh

• 1 KK komoditas emas (izin 2018)

• 3 IUP emas (2010–2017)

• 3 IUP besi (2021–2024)

• 3 IUP bijih besi DMP (2011–2020)

  Baca juga: Perubahan ke 3 UU Polri Diyakini Perkuat Peran Pengawasan Kompolnas

• 2 IUP bijih besi (2012–2018)

• 1 KK timbal–seng lintas Aceh–Sumut (2018)

Sumatera Utara

• 2 KK emas DMP (2017–2018)

• 1 IUP tembaga DMP (2017)

Sumatera Barat

• 4 IUP besi (2019–2020)

• 1 IUP bijih besi (2013)

• 1 IUP timbal (2020)

• 1 IUP emas (2019)

Bahlil menyebut pengecekan ini penting lantaran bencana besar di sejumlah daerah dicurigai memiliki keterkaitan dengan aktivitas industri ekstraktif.

“Khusus Martabe, kami sudah on the spot. Proses evaluasi teknis masih berjalan. Setelah final, baru akan kami umumkan hasilnya,” tegas Bahlil di Istana Negara.

Walhi Sumut Tuding Tambang Martabe Kurangi Tutupan Hutan

Di tengah evaluasi pemerintah, suara kritik datang dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara.

Mereka menuding aktivitas tambang emas Martabe turut memicu kerentanan banjir, terutama karena pembukaan hutan hingga 300 hektare di sekitar kawasan Batang Toru dan Tapanuli Selatan.