Firman Soebagyo Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Ekspor Sawit Satu Pintu

Jakarta, Sinata.id – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ekspor minyak sawit melalui sistem satu pintu yang dijalankan oleh BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Menurut Firman, kebijakan yang bertujuan memperbaiki tata niaga dan memperkuat hilirisasi industri sawit tersebut berpotensi menekan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani apabila belum didukung kesiapan infrastruktur dan tata kelola yang memadai.

Ia mengaku menerima berbagai keluhan dari petani sawit di sejumlah daerah terkait penurunan harga TBS setelah pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu.

“Petani merupakan pihak yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan tata niaga. Ketika terjadi hambatan dalam rantai distribusi ekspor, dampak pertama yang dirasakan adalah turunnya harga TBS di tingkat petani,” ujar Firman, Minggu (31/5/2026).

Firman menjelaskan, tekanan terhadap harga TBS dapat dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya potensi penumpukan stok crude palm oil (CPO) di pabrik akibat perubahan mekanisme ekspor, sehingga kemampuan pabrik menyerap hasil panen petani menjadi berkurang.

Selain itu, muncul kekhawatiran pelaku usaha terhadap kemungkinan meningkatnya biaya distribusi dan administrasi yang dapat berdampak pada penyesuaian harga pembelian TBS dari petani.

Menurutnya, ketidakpastian mekanisme pelaksanaan kebijakan juga berpotensi membuat pembeli luar negeri dan pelaku industri menunda transaksi, sehingga aktivitas perdagangan melambat dan berdampak pada harga sawit di dalam negeri.

Firman menegaskan pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tidak merugikan petani yang selama ini menjadi bagian penting dalam industri sawit nasional.

“Jangan sampai tujuan memperbaiki tata niaga sawit justru menimbulkan keresahan dan kerugian bagi petani. Sektor sawit merupakan salah satu penopang ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan keluarga,” katanya.

Wakil Ketua KADIN itu juga mengusulkan adanya masa transisi sebelum kebijakan diterapkan secara penuh. Menurutnya, jalur ekspor yang selama ini berjalan perlu tetap dibuka sementara waktu guna menghindari gangguan pada rantai pasok dan perdagangan.

Selain itu, pemerintah diminta menjamin transparansi harga acuan, biaya layanan, serta mekanisme perdagangan yang diterapkan oleh DSI agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan petani maupun pelaku usaha.