Gagal Total di Meja Negosiasi, Gubernur Aceh Harus Reshuffle Tim PoD Daerah

Banda Aceh, Sinata.id - Akademisi dan Analis Kebijakan Publik Universitas Syiah Kuala (USK), Dr Nazrul Zaman, mendorong Gubernur Aceh untuk melakukan evaluasi dan perombakan terhadap Tim Plan of Development (PoD) Pemerintah Aceh.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan setelah belum tercapainya kesepahaman dalam pembahasan terkait pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun pada pertemuan antara Pemerintah Aceh, Mubadala Energy, dan SKK Migas.

Pernyataan tersebut disampaikan Nazrul Zaman kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (5/6/2026). Ia menilai perlu dilakukan penguatan kapasitas tim yang terlibat dalam pembahasan pengembangan sektor migas, khususnya terkait proyek di wilayah Klkerja Andaman.

Menurut Nazrul, salah satu tantangan yang dihadapi tim daerah adalah perlunya penguasaan aspek teknis, ekonomi migas, dan strategi negosiasi yang lebih kuat dalam menghadapi pembahasan dengan pihak perusahaan maupun pemerintah pusat.

Ia berpendapat bahwa dukungan regulasi dan kebijakan daerah perlu dibarengi dengan kemampuan menyusun argumentasi berbasis data dan analisis bisnis yang komprehensif.

"Aceh membutuhkan tim yang memiliki pemahaman kuat mengenai ekonomi energi, industri hulu migas, serta aspek ilmiah yang mendukung proses perundingan," ujar Nazrul.

Lebih lanjut, ia menilai evaluasi terhadap tim perunding menjadi penting agar kepentingan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dapat diperjuangkan secara efektif pada pembahasan berikutnya.

Nazrul juga menekankan pentingnya pendekatan yang didukung data, kajian ilmiah, dan argumentasi yang terukur dalam setiap proses negosiasi terkait pengembangan sektor energi di Aceh.

Menurutnya, penguatan kapasitas tim dan penyusunan strategi yang lebih komprehensif dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat posisi daerah dalam pembahasan proyek-proyek strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. (SN24)