Sherly menyebut pemangkasan tersebut akan berdampak pada penyusutan APBD hingga 20–60 persen. Kondisi ini dinilai mengancam jalannya program prioritas daerah.
Nada keberatan senada juga datang dari Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Al Haris. Ia menegaskan bahwa pertemuan dengan Menteri Keuangan merupakan upaya resmi pemerintah daerah untuk mencari solusi.
“Dampaknya luar biasa bagi APBD 2026. Daerah yang fiskalnya lemah, dengan PAD rendah, benar-benar terpukul. Bahkan penggajian PPPK pun ikut terancam,” ujar Al Haris.
Meski keberatan terus mengalir, hingga kini pemerintah pusat tetap menegaskan bahwa kebijakan pengetatan fiskal tak bisa dihindari akibat tekanan ekonomi global. [zainal/a46]
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.