Gus Miftah Soroti Polemik MBG: Programnya Baik, Tapi....

Jakarta, Sinata.id - Perdebatan mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka. Kali ini, sorotan datang dari pendakwah kondang, Miftah Maulana Habiburrahman atau yang lebih dikenal sebagai Gus Miftah.

Dalam sebuah kegiatan Safari Ramadan di Cirebon, Gus Miftah secara terbuka menyampaikan pandangannya mengenai program prioritas pemerintah tersebut. Ia menilai MBG sebagai kebijakan yang memiliki tujuan baik, namun implementasinya di lapangan masih perlu banyak pembenahan.

Program MBG sendiri merupakan salah satu agenda besar pemerintahan Prabowo Subianto yang mulai dijalankan sejak awal 2025 untuk memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah. Namun dalam perjalanannya, program ini beberapa kali menuai kritik akibat berbagai persoalan teknis di lapangan.

Di hadapan masyarakat yang menghadiri acara tersebut, Gus Miftah menegaskan bahwa polemik yang muncul tidak seharusnya langsung diarahkan pada programnya.

“MBG itu program, bukan proyek. Menurut orang Cirebon, MBG itu baik apa enggak? Baik. Tapi cara pengelolaannya kurang baik,” ujarnya, dikutip Kamis (5/3/2026).

Ia menilai banyak kritik yang bermunculan belakangan ini sebenarnya berakar pada cara pelaksanaan di tingkat teknis. Menurutnya, jika sistem pengelolaannya tidak tepat, maka berbagai masalah akan mudah muncul, mulai dari kualitas makanan hingga pengaturan distribusi.

Gus Miftah juga mengingatkan agar masyarakat tidak buru-buru menyimpulkan bahwa program tersebut gagal.

“Kalau caranya yang salah, yang salah bukan presidennya, tapi yang mengelola dapurnya,” lanjutnya.

Sejak diluncurkan, MBG memang menjadi salah satu program yang paling sering dibicarakan publik. Beberapa kasus yang sempat mencuat antara lain menu makanan yang dinilai tidak layak hingga perdebatan soal harga per porsi yang dianggap tidak sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Situasi tersebut memicu berbagai kritik dari masyarakat, terutama karena program ini menyasar jutaan pelajar di seluruh Indonesia.

Meski demikian, Gus Miftah menilai persoalan tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghentikan program.

Dalam pandangannya, solusi yang paling masuk akal adalah memperbaiki sistem pelaksanaan, bukan membatalkan kebijakan yang dinilai memiliki tujuan baik.