“Jika pemerintah serius, mereka bisa mendesak perusahaan, bahkan mengusulkan pencabutan HGU kepada Kementerian ATR/BPN. Tetapi faktanya, semua tutup mata,” ujarnya.
Padahal, Surat Edaran Menko Perekonomian Nomor TAN.03/128/M.EKON/11/2020 sudah mengatur bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban plasma dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan HGU. Namun, hingga kini, tidak ada langkah konkret diambil terhadap perusahaan sawit di Nagan Raya.
Program plasma sejatinya dirancang agar masyarakat sekitar perkebunan turut merasakan manfaat ekonomi dari keberadaan perusahaan. Akan tetapi, di Nagan Raya, situasinya justru berbanding terbalik. Warga menjadi penonton di tanah sendiri tanpa memperoleh hak yang semestinya.
“Kalau plasma saja tidak diberikan, lalu apa kontribusi nyata perusahaan kepada rakyat? Jangan sampai tanah subur ini hanya menjadi ladang emas bagi korporasi, tetapi meninggalkan gurun harapan bagi masyarakat lokal,” pungkas Zulfikar.
Ia juga mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama Kapolda Aceh untuk turun tangan menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung terlalu lama dan merugikan masyarakat. (SN7)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.