Sinata.id - Indonesia kembali menegaskan posisi strategisnya di panggung global. Negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) secara resmi sepakat mengusung Indonesia sebagai calon Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) untuk tahun 2026.
Keputusan tersebut menjadi sinyal kuat kepercayaan kawasan Asia Pasifik terhadap konsistensi dan kepemimpinan diplomasi Indonesia dalam isu-isu kemanusiaan dunia. Pemerintah menilai dukungan itu lahir dari rekam jejak Indonesia yang kerap tampil sebagai jembatan dialog HAM lintas kepentingan dan lintas kawasan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkan, menyampaikan apresiasi atas mandat politik tersebut. Ia menegaskan, Indonesia merasa terhormat dipercaya sebagai calon tunggal untuk memimpin Dewan HAM PBB pada periode mendatang.
“Indonesia menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan negara-negara Asia Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026,” ujar Yvonne kepada media, Rabu (24/12/2025).
Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen—tanpa keterikatan pada blok kekuatan tertentu—menjadi salah satu faktor utama di balik dukungan luas tersebut. Selain itu, konsistensi Indonesia dalam mendorong pendekatan dialogis dan kerja sama multilateral dalam isu HAM turut memperkuat legitimasi pencalonan ini.
Saat ini, Indonesia masih menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk masa bakti 2024–2026. Sesuai mekanisme rotasi regional, Asia-Pacific Group mendapat giliran memegang kursi kepresidenan Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026, sehingga pencalonan Indonesia dinilai selaras dengan kesepakatan regional yang berlaku.
Penetapan resmi Presiden Dewan HAM PBB 2026 dijadwalkan berlangsung dalam sidang Dewan HAM pada 8 Januari 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Apabila dikukuhkan, jabatan prestisius tersebut akan dijalankan oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Indonesia akan bertanggung jawab memimpin seluruh proses persidangan Dewan HAM PBB sepanjang 2026, dengan pendekatan yang objektif, inklusif, dan berimbang.
Yvonne menambahkan, momentum ini menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk mendorong penguatan tata kelola HAM global yang lebih konstruktif dan berbasis dialog.
“Indonesia berkomitmen menjalankan amanah ini secara profesional dan transparan, dengan mengedepankan semangat kerja sama multilateral demi kemajuan serta perlindungan hak asasi manusia bagi semua,” pungkasnya.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.