Menurutnya, penetapan status tersebut merupakan bagian dari mekanisme administrasi agar bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah dapat segera disalurkan.
“Jangan dianggap status tanggap darurat berarti daerah tidak mampu. Itu bagian dari administrasi agar seluruh stakeholder bisa bergerak membantu,” jelasnya.
Tak hanya fokus pada penanganan darurat, BNPB juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui konsep build back better.
Suharyanto berharap masyarakat terdampak tidak terlalu lama tinggal di tenda pengungsian dan segera dipindahkan ke hunian sementara.
Ia menegaskan kecepatan dan akurasi pendataan dari BPBD menjadi kunci percepatan bantuan dari BNPB.
“Prosesnya tidak sulit, cukup dengan data maka BNPB akan membantu. Jangan sampai masyarakat terlalu lama menderita karena lambatnya pendataan,” ujarnya.
Menutup arahannya, Suharyanto meminta seluruh peserta SDMT memiliki keberanian dan kepercayaan diri dalam memimpin penanggulangan bencana di daerah masing-masing.
“Jika terjadi bencana, kalianlah yang harus memegang komando penanggulangan bencana di daerah,” tutupnya. (A08)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.