Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri pada 20 Oktober 2025, Menkeu Purbaya memang menyoroti lambatnya realisasi APBD triwulan III 2025. Ia menyebut 15 pemda masih menyimpan dana dalam bentuk deposito dengan total mencapai Rp234 triliun.
Dari data yang disebutkan, Pemprov DKI Jakarta tercatat menempati urutan pertama dengan dana Rp14,6 triliun, sementara Pemprov Jawa Barat disebut berada di urutan kelima dengan Rp4,1 triliun.
Namun, pernyataan itu langsung dibantah keras oleh Dedi Mulyadi, yang menegaskan bahwa Jawa Barat tidak termasuk dalam kategori daerah yang menyimpan uang rakyat dalam deposito.
Dedi menekankan pentingnya keadilan dalam komunikasi publik antara pusat dan daerah. Ia berharap Menkeu bersikap bijak dan tidak menggeneralisasi semua pemerintah daerah dalam isu pengelolaan keuangan.
“Umumkan secara terbuka daerah mana saja yang belum membelanjakan uangnya dengan baik. Itu penting agar daerah yang sudah bekerja keras tidak ikut terseret tuduhan,” pungkasnya. [zainal/a46]
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.