Kegagalan Menata Kota? Kelompok Cipayung Soroti Persoalan Infrastruktur di Pematangsiantar

Pematangsiantar, Sinata.id - Kelompok Cipayung Kota Pematangsiantar, yang terdiri dari GMKI, HMI, dan GMNI, menyoroti berbagai persoalan infrastruktur yang hingga kini belum mendapat penanganan serius dari Walikota Pematangsiantar. Sejumlah masalah, seperti kondisi jalan rusak, penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjung Pinggir, terbengkalainya Terminal Tanjung Pinggir, hingga Gedung IV Pasar Horas yang pasca kebakaran belum menunjukkan kepastian pembangunan kembali, menjadi perhatian utama kelompok ini.

Kelompok Cipayung menilai bahwa kondisi kota saat ini mencerminkan lemahnya arah penataan dan minimnya keseriusan Walikota dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Kota yang seharusnya berkembang sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pendidikan di kawasan Sumatera Utara justru menghadapi persoalan klasik yang terus berulang tanpa solusi jelas.

Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun, Yova Ivo Cordiaz Purba, Minggu, (17/05/2026), menyampaikan bahwa persoalan infrastruktur di Kota Pematangsiantar bukan sekadar keterlambatan pembangunan, tetapi telah mengarah pada kegagalan pemerintah dalam menata kota secara serius dan terukur.

"Fakta di lapangan menunjukkan banyak persoalan yang hingga hari ini belum terselesaikan. Gedung IV Pasar Horas yang terbakar pada September 2024 lalu masih menyisakan ketidakpastian bagi para pedagang terkait kepastian pembangunan permanen. Di sisi lain, Terminal Tanjung Pinggir yang dibangun sebagai simpul transportasi utama justru diakui sendiri oleh DPRD Kota Pematangsiantar belum beroperasi maksimal. Komisi III DPRD bahkan turun langsung mempertanyakan lambatnya pengoperasian terminal tersebut pada Januari 2026. Ironisnya, Pemko Pematangsiantar terus membicarakan optimalisasi terminal melalui rapat demi rapat, namun praktik terminal bayangan dan naik-turun penumpang di inti kota masih terjadi. Ini menunjukkan lemahnya ketegasan dan buruknya eksekusi kebijakan."

"Belum lagi persoalan jalan rusak di berbagai titik kota yang setiap hari dikeluhkan masyarakat, serta persoalan TPA Tanjung Pinggir yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Infrastruktur publik seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan aktivitas ekonomi masyarakat."

"Kami menilai Walikota terlalu sibuk membangun narasi keberhasilan, tetapi lemah dalam penyelesaian masalah mendasar rakyat. Kota ini tidak membutuhkan seremoni dan pencitraan, tetapi keberanian mengambil keputusan dan kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat. GMKI Pematangsiantar-Simalungun meminta Wali Kota dan seluruh OPD terkait segera menyampaikan roadmap penyelesaian persoalan infrastruktur secara terbuka kepada publik, termasuk target penyelesaian Gedung IV Pasar Horas, optimalisasi Terminal Tanjung Pinggir, penanganan jalan rusak, dan tata kelola sampah kota."