Kegagalan Menata Kota? Kelompok Cipayung Soroti Persoalan Infrastruktur di Pematangsiantar

"Jika persoalan-persoalan ini terus dibiarkan tanpa langkah konkret, publik akan semakin yakin bahwa pemerintah telah gagal menata Kota Pematangsiantar."

Sementara itu, Formateur/Ketua Umum HMI Cabang Pematangsiantar-Simalungun, Raja Doli Lubis, menekankan buruknya kondisi fasilitas publik dan infrastruktur di kota yang hingga kini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

"Beberapa titik yang menjadi sorotan antara lain Terminal Tanjung Pinggir, Gedung IV Pasar Horas, TPA Tanjung Pinggir, hingga kerusakan jalan di berbagai wilayah Kota Pematangsiantar. Menurut HMI, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung."

"Terminal Tanjung Pinggir yang seharusnya menjadi pusat aktivitas transportasi justru terlihat semrawut dan tidak terurus. Fasilitas yang minim, kebersihan yang buruk, serta tata kelola terminal yang tidak berjalan maksimal menimbulkan kesan pemerintah kota membiarkan wajah gerbang transportasi daerah dalam kondisi memalukan. HMI menilai kondisi ini tidak dapat dianggap persoalan biasa karena menyangkut kenyamanan dan keamanan masyarakat."

"Gedung IV Pasar Horas yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat juga dinilai belum mendapat perhatian serius. Kondisi bangunan dan fasilitas pasar yang jauh dari layak menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah dalam menjamin rasa aman dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Jika terus dibiarkan, kondisi ini dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup di pasar tradisional."

"Persoalan lain adalah kondisi TPA Tanjung Pinggir yang hingga kini belum dikelola maksimal. Penanganan sampah yang buruk bukan hanya mencemari lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. HMI menilai pemerintah kota terkesan lamban mencari solusi konkret terhadap persoalan sampah yang setiap tahun terus menjadi keluhan masyarakat."

Ketua GMNI Pematangsiantar, Bung Nicolas Gurning, memberikan rapor merah terhadap komitmen kerakyatan Pemerintah Kota Pematangsiantar. GMNI menilai pembiaran infrastruktur rusak merupakan bentuk pengabaian hak-hak ekonomi masyarakat kecil.

"Persoalan infrastruktur ini jangan hanya dilihat sebagai masalah teknis tata kota, tetapi merupakan masalah hajat hidup orang banyak. Sementara Pemko terkesan mengulur waktu tanpa ada timeline jelas. Ini menunjukkan pemerintah kurang berpihak pada nasib kaum marhaen. Masyarakat membayar pajak, tetapi hak mereka menikmati jalan mulus dan fasilitas publik layak justru diabaikan."