Tapanuli Tengah, Sinata.id — Suasana rapat di Kantor Camat Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), memanas setelah terjadi ketegangan antara Ketua DPRD, Ahmad Rivai Sibarani, dengan Pelaksana Harian (Plh) Lurah Padang Masiang, Henra Hutauruk.
Ketegangan tersebut dipicu oleh persoalan pendataan bantuan sosial (bansos) berupa jaminan hidup (jadup) yang dinilai warga belum merata pascabencana.
Sejumlah masyarakat di Kecamatan Barus sebelumnya menyampaikan keluhan terkait distribusi bantuan yang dianggap belum tepat sasaran. Kondisi ini membuat aparat kecamatan dan kelurahan menjadi sorotan warga.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Ahmad Rivai bersama sejumlah anggota dewan turun langsung ke lokasi pada Senin (27/4/2026) untuk memastikan proses pendataan bansos.
Rapat yang berlangsung di Kantor Camat Barus itu dihadiri oleh masyarakat serta perwakilan pemerintah setempat. Namun, suasana berubah tegang sebagaimana terlihat dalam video yang beredar.
Dalam rapat tersebut, terjadi adu argumen antara Ketua DPRD dan Plh Lurah Padang Masiang. Situasi sempat memanas hingga nyaris terjadi kontak fisik.
Dikonfirmasi terpisah, Henra menjelaskan bahwa kehadirannya dalam rapat tersebut merupakan perintah dari Camat Barus, Sanggam Panggabean, untuk memberikan klarifikasi kepada warga dan anggota DPRD.
“Kegiatan ini sebelumnya tidak terjadwal,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Henra mengaku sempat mendapat perlakuan dengan nada tinggi dalam forum tersebut.
“Saya diminta berdiri dengan nada keras. Saya refleks menggebrak meja,” ungkapnya.
Ia juga menyebut situasi semakin memanas ketika terjadi reaksi dari sejumlah warga yang berada di lokasi.
“Sempat ada aksi saling dorong dan lemparan benda,” katanya.
Sementara itu, Camat Barus Sanggam Panggabean membenarkan adanya kericuhan, namun tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut karena sedang berada di Kantor Bupati untuk menyerahkan data rumah rusak yang telah diverifikasi.
Ia menyesalkan kejadian itu dan berharap semua pihak dapat menahan diri.
“Seharusnya semua pihak bisa menahan diri. Pemerintah daerah juga terus berupaya melakukan pendataan agar bantuan dapat diterima seluruh warga terdampak,” paparnya.
Ia menambahkan, data penerima bantuan saat ini telah mencapai lebih dari tiga ribu data by name by address (BNBA).
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.