Komisi III Tekankan Adab Aparat Polri, Bukan Sekadar Angka Kinerja

Jakarta, Sinata.id - Komisi III DPR RI menilai penilaian terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak bisa berhenti pada capaian penegakan hukum atau statistik keamanan. Lebih dari itu, pembenahan budaya organisasi dan perilaku aparat di lapangan disebut sebagai faktor penentu tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, dalam rapat kerja bersama Kapolri dan para Kapolda se-Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Ia mengapresiasi pemaparan Kapolri mengenai kinerja Polri sepanjang Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas lembaga.

Meski demikian, Rikwanto mengingatkan agar laporan kinerja tidak dipahami secara sempit sebagai deretan angka dan program yang terlaksana. Menurutnya, tolok ukur sesungguhnya justru terletak pada dampak langsung yang dirasakan masyarakat dalam keseharian.

“Penilaian masyarakat bukan semata pada statistik. Yang paling terasa adalah bagaimana aparat berperilaku dan berinteraksi saat bertugas,” ujarnya.

Ia menggarisbawahi bahwa persoalan budaya organisasi dan sikap aparat masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi secara konsisten. Berbagai reformasi struktural dan aturan yang telah diterapkan dinilai belum sepenuhnya menjawab harapan publik akan wajah Polri yang lebih humanis dan berempati.

“Budaya organisasi bermuara pada perilaku. Sederhananya, perilaku itu adalah adab. Dan adab inilah yang langsung dinilai masyarakat ketika berhadapan dengan polisi,” tegasnya.

Rikwanto menambahkan, citra Polri di mata publik sering kali terbentuk dari pengalaman langsung, mulai dari pelayanan lalu lintas hingga respons aparat saat menerima laporan di tingkat paling depan. Karena itu, evaluasi kinerja Polri perlu diarahkan pula pada pembinaan etika, sikap, dan empati anggota.

Ia memastikan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar reformasi kepolisian tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar tercermin dalam tindakan aparat di lapangan. “Kepercayaan publik dibangun dari perilaku nyata, bukan sekadar laporan,” tutupnya. (A18)

Sumber: Parlementaria