KPA Minta Kapolri Hentikan Kriminalisasi Petani dan Masyarakat Adat dalam Konflik Agraria

KPA turut meminta Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR mempercepat penyelesaian sengketa lahan di berbagai daerah.

Selain itu, KPA mendesak Komisi III DPR melakukan investigasi lapangan terhadap sejumlah konflik agraria di Pangandaran, Lampung Selatan, Jember, Enrekang, hingga Banyuwangi.

“Kami berharap Komisi III DPR melakukan kunjungan lapangan dan investigasi bersama KPA serta komunitas petani maupun masyarakat adat,” pungkas Dewi.

Dewi juga mengkritik keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai memperparah konflik agraria di berbagai daerah.

Menurutnya, sejumlah aturan dalam UU Cipta Kerja, termasuk terkait perkebunan, kehutanan, pertambangan, hingga Bank Tanah, dinilai semakin mempersempit ruang masyarakat adat dan petani dalam memperjuangkan hak atas tanah. (kcm/A02)