Jakarta, Sinata.id - Kapolri Listyo Sigit Prabowo memastikan institusi Polri akan segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP).
Hal itu dia katakan usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Agenda pembenahan Polri mulai memasuki tahap implementasi. Termasuk soal penguatan pengawasan eksternal hingga penataan posisi anggota polisi di jabatan sipil.
“Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik,” ujar Listyo dilansir Rabu (6/5/2026).
Salah satu poin penting yang langsung menjadi perhatian Kapolri adalah penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas.
Lembaga pengawas eksternal Polri itu nantinya dirancang memiliki peran lebih kuat dan independen dalam mengawasi institusi kepolisian.
Menurut Listyo, langkah penguatan Kompolnas akan segera dibahas dan dijalankan bersama pemerintah.
“Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan,” katanya.
Tak hanya itu, Polri juga akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum terkait penataan personel yang menduduki jabatan di luar struktur kepolisian.
Isu ini sebelumnya menjadi sorotan karena banyak anggota Polri aktif menempati posisi strategis di kementerian, lembaga, hingga BUMN.
“Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menko Hukum,” lanjut Kapolri.
Di sisi lain, Listyo menegaskan Polri sudah menyiapkan peta jalan reformasi institusi secara bertahap.
Reformasi tersebut dibagi dalam strategi jangka pendek, menengah, hingga panjang agar pembenahan berjalan lebih terukur.
“Masalah tata kelola, kami sudah susun mana yang masuk strategi jangka pendek, menengah, dan panjang,” tegasnya.
Rekomendasi reformasi Polri sendiri sebelumnya disusun oleh KPRP yang dipimpin Jimly Asshiddiqie.
Komisi tersebut telah menyerahkan 10 buku rekomendasi kepada Presiden Prabowo yang mencakup revisi regulasi, penguatan pengawasan, hingga pembenahan tata kelola internal Polri.
Langkah cepat Polri merespons rekomendasi tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperbaiki citra dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di tengah berbagai sorotan dalam beberapa tahun terakhir. (A08)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.