Martin Manurung Desak Pemulihan Bencana Dilakukan Cepat dan Tegas

Medan, Sinata.id - Martin Manurung menekankan pentingnya langkah pemulihan ekonomi yang cepat, tegas, dan benar-benar menyasar wilayah paling terdampak bencana.

Hal itu disampaikan saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Medan, Provinsi Sumatera Utara, Senin (23/2/2026).

Dalam keterangannya, legislator tersebut meminta agar pendataan dampak bencana hingga Maret dilakukan secara akurat dan difokuskan pada kawasan yang mengalami kerusakan terparah atau the hardest hit.

Ia menilai, di sejumlah titik, dampak bencana tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga meluluhlantakkan lahan pertanian, tempat usaha, hingga mengubah bentang alam secara drastis.

Menurutnya, dalam kondisi seperti itu, skema restrukturisasi kredit atau pemberian masa tenggang (grace period) saja tidak memadai. Ia menyebut, untuk kasus tertentu perlu langkah lebih berani berupa penghapusbukuan (write-off).

“Wilayah yang paling parah harus mendapat penanganan paling cepat,” tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II tersebut.

Ia mencontohkan sejumlah titik di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan yang, menurutnya, membutuhkan kebijakan berbeda dibanding daerah dengan dampak ringan hingga sedang.

Martin juga mendorong adanya reorientasi ekonomi melalui program pelatihan dan pendampingan. Pasalnya, banyak warga dinilai tidak memungkinkan kembali ke usaha lama akibat perubahan kondisi geografis pascabencana.

Di sektor sistem pembayaran, ia mengapresiasi langkah sigap Bank Indonesia dalam menjaga distribusi uang tunai serta layanan penukaran uang rusak. Namun, ia mengingatkan bahwa pemulihan layanan keuangan harus didukung konektivitas yang memadai.

“ATM tersedia, tetapi kalau jaringan belum pulih tetap tidak bisa digunakan. Perlu koordinasi dengan penyedia telekomunikasi seperti Telkomsel atau alternatif lain seperti Starlink. Ini kerja lintas sektor,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi koordinasi Bank Indonesia dengan Pertamina dalam penyediaan BBM untuk genset, sembari mendorong penguatan sinergi agar layanan keuangan segera kembali normal.

Dari sisi fiskal, politisi Fraksi Partai NasDem itu menilai paparan Kementerian Keuangan Republik Indonesia masih belum detail. Ia menyoroti rendahnya realisasi Dana Siap Pakai (DSP) yang baru sekitar Rp32 miliar dari total Rp4,8 triliun.